Peranan Polri Dalam Menindak Lanjuti Perbuatan Massa Yang Menyampai Pendapat Dimuka Umum.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Matsuki, Matsuki
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-16 02:15:14
Abstract :
Demonstrasi adalah sama saja dengan menyampaikan pendapat di muka umum begitupun unjuk rasa, karena demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara demonstrasi di muka umum. Hal ini sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sejalan dengan pasal28 UUD 1945. Tujuan secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peranan Polri membubarkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum khususnya di Kota Jakarta Selatan, sedangkan tujuan secara khusus adalah tujuan prakmatis digunakan untuk meningkatkan pelayanan serta pengayoman terhadap masyarakat menyampaikan pendapat, tujuan teoritis atau akademis untuk meningkatkan khasana ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis normatifyaitu metode penelitian tentang asasasas dan perbandingan hukum faktor-faktor/unsur-unsur yang berkaitan dengan peranan polri dalam menindaklanjuti terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Pejabat Polri sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan tindakan hukum berupa pembubaran massa pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perundang-Undangan meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini pejabat Polri termasuk Polres Metro Jakarta Selatan menerapkan peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku antara lain: peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa.
Demonstrasi adalah sama saja dengan menyampaikan pendapat di muka umum begitupun unjuk rasa, karena demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara demonstrasi di muka umum. Hal ini sebagaimana diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 karena demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sejalan dengan pasal28 UUD 1945. Tujuan secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peranan Polri membubarkan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum khususnya di Kota Jakarta Selatan, sedangkan tujuan secara khusus adalah tujuan prakmatis digunakan untuk meningkatkan pelayanan serta pengayoman terhadap masyarakat menyampaikan pendapat, tujuan teoritis atau akademis untuk meningkatkan khasana ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam penulisan hukum ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Metode Yuridis normatifyaitu metode penelitian tentang asasasas dan perbandingan hukum faktor-faktor/unsur-unsur yang berkaitan dengan peranan polri dalam menindaklanjuti terhadap massa yang menyampaikan pendapat di muka umum. Pejabat Polri sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan tindakan hukum berupa pembubaran massa pelaku unjuk rasa yang melakukan tindakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Perundang-Undangan meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini pejabat Polri termasuk Polres Metro Jakarta Selatan menerapkan peraturan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan wewenangnya berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, yang berlaku antara lain: peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 16 Tahun 2006 tentang pengendalian massa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
