DETAIL DOCUMENT
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Alas Hak Yang Cacat Hukum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/PDT.G/2013/PN-Bks)
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Azahra, Intan Malta
Subject
Hukum 
Datestamp
2019-01-29 04:54:24 
Abstract :
Kata Kunci : Sertipikat, Cacat Hukum, Hak Atas Tanah Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/PDT.G/2013/PN-Bks terdapat Jual beli Tanah antara Near Bin Saidan sebagai penjual dan Tamami sebagai pembeli untuk pembuatan lio, namun tanah tersebut diuruk oleh pihak lain yang mengaku sudah membeli tanah tersebut, kemudian terjadilah sengketa dan diadakan pertemuan mediasi yang tidak menghasilkan kata sepakat, masalahnya ditanah tersebut terdapat Sertipikat HGB yang dibeli dari rahim mintareja, Terjadi kejanggalan perubahan status tanah bersertifikat menjadi tanah Negara yang mana jika terjadi hal tersebut harus ada proses pencabutan hak tetapi pada faktanya tanah tersebut belum pencabutan hak ataupun pembebasan. Dan terdapat pemalsuan terhadap penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan dengan merekayasa nama pemilik dan memalsukan cap dan tandatangan kepala desa. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/PDT.G/2013/PN-Bks dapat terbit sertipikat yang alas haknya cacat hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan Hukumnya atas terbitnya sertipikat hak atas tanah yang cacat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/PDT.G/2013/PN-Bks. Berdasarkan Hasil Penelitian Sertipikat diterbitkan dengan maksud memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah. dalam realita ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat. Timbulnya kerugian ini disebabkan adanya penyimpangan dalam penerbitan sertipikat seperti dari contoh Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 78/PDT.G/2013/PN-Bks (kesimpulan) Tertib hukum pertanahan belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan atau secara dibawah tangan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga Terbitnya Sertipikat yang alas haknya cacat hukum, dikarenakan dengan memanfaatkan kelemahan lembaga BPN 
Institution Info

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya