Tindak Pidana Perekrutan Calon TKI Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dan Menempatkan Calon TKI atau TKI Yang Tidak Memiliki Dokumen Menurut Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 2004
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Prayitno, Bambang
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-06-10 01:56:42
Abstract :
(A) BAMBANG PRAYITNO (200610115190) (B) Tindak Pidana Perekrutan Calon TKI Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dan Menempatkan Calon TKI atau TKI Yang Tidak Memiliki Dokumen Menurut Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 2004 Analisis Putusan Nomor: 195/PID.B/2007/PN.TNC (C) Kata Kunci : Penempatan Calon TK/TKI (D) Sebelum Undang-Undang Rl No. 39 Tahun 2004 berlaku. secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri adalah Ordinansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan Ordonansi ini sangat sederhana sehingga praktis tidak memenuhi kebutuhan yang sedang berkembang. Permasalahan : pertama bagaimana pengaturan tindak pidana perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan menempatkan calon TK/TKI yanghg tidak memiliki dokumen. kedua bagaimana proses persidangan tindak pidana perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan menempatkan calon TK/TKI yang tidak memiliki dokumen menurut undang-undang Rl nomor 39 tahun 2004 berikut proses penjatuhan hukumannya apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Rl nomor 39 tahun 2004 sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 195/PID.B/2007/PN.TNG. tanggal 21 Juni 2004. dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan. proses persidangan tindak pidana tersebut dengan cara pemeriksaan biasa dan dalam penjatuhan hukuman hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 hakim menggunakan metode pembuktian dengan sistem negative menurut Undang-undang sebagaimana Putusan Hakim Nomor : 195/PID.B/2007/PN,TNG.
(A) BAMBANG PRAYITNO (200610115190) (B) Tindak Pidana Perekrutan Calon TKI Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dan Menempatkan Calon TKI atau TKI Yang Tidak Memiliki Dokumen Menurut Undang-Undang Rl Nomor 39 Tahun 2004 Analisis Putusan Nomor: 195/PID.B/2007/PN.TNC (C) Kata Kunci : Penempatan Calon TK/TKI (D) Sebelum Undang-Undang Rl No. 39 Tahun 2004 berlaku. secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri adalah Ordinansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan Ordonansi ini sangat sederhana sehingga praktis tidak memenuhi kebutuhan yang sedang berkembang. Permasalahan : pertama bagaimana pengaturan tindak pidana perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan menempatkan calon TK/TKI yanghg tidak memiliki dokumen. kedua bagaimana proses persidangan tindak pidana perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan dan menempatkan calon TK/TKI yang tidak memiliki dokumen menurut undang-undang Rl nomor 39 tahun 2004 berikut proses penjatuhan hukumannya apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Rl nomor 39 tahun 2004 sebagaimana yang terdapat dalam putusan hakim nomor 195/PID.B/2007/PN.TNG. tanggal 21 Juni 2004. dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif sehingga dapat ditarik kesimpulan. proses persidangan tindak pidana tersebut dengan cara pemeriksaan biasa dan dalam penjatuhan hukuman hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 hakim menggunakan metode pembuktian dengan sistem negative menurut Undang-undang sebagaimana Putusan Hakim Nomor : 195/PID.B/2007/PN,TNG.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
