Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka yang Menderita Sakit Dari Penerapan Upaya Paksa Menurut KUHAP (Studi Kasus Perkara No. 27/Prap/2002/PN.Jaksel)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Suarini, Ni Wayan
Subject
Hukum (Umum)
Datestamp
2021-06-10 01:56:37
Abstract :
NI WAYAN SUARINI, 200610115210 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDERITA SAKIT DARI PENERAPAN UPAYA P AKSA MENURUT KUHAP (Studi Kasus Perkara No.27/Prap/2002/PN. Jaksel) KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional yang disusun berdasarkan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran Hak Asasi Manusia (HAM). KUHAP tidak hanya mengatur tata cara yang wajib dilaksanakan dan patuhi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sekaligus mengatur prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh penegak hukum dalam upaya melindungi HAM. Namun norma-norma yang sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya ditaati oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan upaya paksa terhadap tersangka AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir yaitu pada saat penangkapan dan penahanannya yang dilakukan pada saat AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir menderita sakit dan sedang dirawat di rumah sakit PKU. Muhamadiyah Solo. Langkah Polri dalam menangkap dan menahan tersangka AI Ustadz K.H.,Abubakar Ba'syir mendapat protes dari keluarga dan kuasa hukumnya, sehingga akhirnya mengajukan langkah hukum berupa Pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Penulis berupaya meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang menderita sakit dari penerapan upaya paksa menurut KUHAP serta putusan pra peradilan di pengadilan Jakarta Selatan Perkara No. 27 , Prap/2002/PN. Jaksel. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh penelitian lapangan. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dari sisi ilmu hukum khususnya hukum acara pidana melalui studi kepustakaan untuk menggali data kepustakaan untuk menggali data sekunder yang berupa bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan) serta bahan sekunder (seperti literatur yang berisi doktrin-doktrin hukum dari pada ahli). Sedangkan sifat (spesifikasi) penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas mengenai peristiwa penggunaan upaya paksa oleh penyidik kepada AI Ustadz K.H. Abubakar Ba' syir, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum relevan dengan peristiwa tersebut. Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Dalam perkara yang penulis teliti, bahwa upaya Pra-peradilan yang diajukan oleh AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik, Hakim pra-peradilan sependapat dengan termohon Pra-Peradilan (Polri) bahwa penangkapan terhadap tersangka Al Ustadz KH. Abubakar Ba' syir adalah sah ditinjau dari alasan formil maupun materiilnya Namun walaupun menurut hukum acara pidana dan peraturan internal Polri, penangkapan dan atau penahanan terhadap Al Ustadz KH. Abubakar Ba'syir adalah sah namun dari sisi Hak Asasi Manusia tindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar undang-undang Hak asasi Manusia.
NI WAYAN SUARINI, 200610115210 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENDERITA SAKIT DARI PENERAPAN UPAYA P AKSA MENURUT KUHAP (Studi Kasus Perkara No.27/Prap/2002/PN. Jaksel) KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional yang disusun berdasarkan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran Hak Asasi Manusia (HAM). KUHAP tidak hanya mengatur tata cara yang wajib dilaksanakan dan patuhi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, sekaligus mengatur prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh penegak hukum dalam upaya melindungi HAM. Namun norma-norma yang sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya ditaati oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menerapkan upaya paksa terhadap tersangka AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir yaitu pada saat penangkapan dan penahanannya yang dilakukan pada saat AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir menderita sakit dan sedang dirawat di rumah sakit PKU. Muhamadiyah Solo. Langkah Polri dalam menangkap dan menahan tersangka AI Ustadz K.H.,Abubakar Ba'syir mendapat protes dari keluarga dan kuasa hukumnya, sehingga akhirnya mengajukan langkah hukum berupa Pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Penulis berupaya meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka yang menderita sakit dari penerapan upaya paksa menurut KUHAP serta putusan pra peradilan di pengadilan Jakarta Selatan Perkara No. 27 , Prap/2002/PN. Jaksel. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh penelitian lapangan. Pendekatan normatif yaitu pendekatan dari sisi ilmu hukum khususnya hukum acara pidana melalui studi kepustakaan untuk menggali data kepustakaan untuk menggali data sekunder yang berupa bahan hukum primer (seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan) serta bahan sekunder (seperti literatur yang berisi doktrin-doktrin hukum dari pada ahli). Sedangkan sifat (spesifikasi) penelitian ini adalah deskriptif analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara jelas mengenai peristiwa penggunaan upaya paksa oleh penyidik kepada AI Ustadz K.H. Abubakar Ba' syir, untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum relevan dengan peristiwa tersebut. Adapun hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Dalam perkara yang penulis teliti, bahwa upaya Pra-peradilan yang diajukan oleh AI Ustadz K.H. Abubakar Ba'syir terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik, Hakim pra-peradilan sependapat dengan termohon Pra-Peradilan (Polri) bahwa penangkapan terhadap tersangka Al Ustadz KH. Abubakar Ba' syir adalah sah ditinjau dari alasan formil maupun materiilnya Namun walaupun menurut hukum acara pidana dan peraturan internal Polri, penangkapan dan atau penahanan terhadap Al Ustadz KH. Abubakar Ba'syir adalah sah namun dari sisi Hak Asasi Manusia tindakan tersebut dapat dikatagorikan sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar undang-undang Hak asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
