Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Dalam
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Mudarman, Mudarman
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-17 01:47:14
Abstract :
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRJ) merupakan Negara Hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai Negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi menjadi suatu keharusan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu dalam waktu tertentu yakni 5 (lima) tahun sekali. Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKR1 berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam konstusitusi Negara yakni dalam Pasal 22E ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian untuk mengimplementasikan antara lain dibentuk Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. UndangUndang Nom or 10 Tahun 2008 merupakan Undang-undang atau hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam rangka menopang agar kelemahan-kelemahan pada prinsip-prinsip hukum administrasi itu dapat ditegakkan melalui hukum pidana atau politik hukum pidana dalam hukum administrasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan dengan terti b. Dalam Undang - Undang Nomor l 0 Tahun 2008 terkandung semangat dan filosofi yang serba cepat dalam konteks penyelesaian perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu termasuk proses penyidikan yang dibatasi waktu yang singkat dan ketat, yaitu paling lama 14 (em pat hari) hasil penyidikan berikut berkas perkara harus sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dari hasil penelitian di lapangan diperoleh suatu hasil bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan proses penyidikan perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu oleh penyidik Polri dirasakan belum optimal, sehingga supremasi hukum terutama asas keadilan dan asas kepastian hukum tidak dapat terwujud. Hal itu disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam Undang -undang dimaksud serta tidak profesionalnya sebagian penyidik Polri yang diberi tugas untuk menyidik perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menyangkut kemampuan, ketrampilan dan penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRJ) merupakan Negara Hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat, disebut juga sebagai Negara demokrasi. Sebagai Negara demokrasi menjadi suatu keharusan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu dalam waktu tertentu yakni 5 (lima) tahun sekali. Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKR1 berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana diamanatkan dalam konstusitusi Negara yakni dalam Pasal 22E ayat (2) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian untuk mengimplementasikan antara lain dibentuk Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. UndangUndang Nom or 10 Tahun 2008 merupakan Undang-undang atau hukum administrasi yang memuat ketentuan pidana dalam rangka menopang agar kelemahan-kelemahan pada prinsip-prinsip hukum administrasi itu dapat ditegakkan melalui hukum pidana atau politik hukum pidana dalam hukum administrasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar peraturan perundangundangan dapat dilaksanakan dengan terti b. Dalam Undang - Undang Nomor l 0 Tahun 2008 terkandung semangat dan filosofi yang serba cepat dalam konteks penyelesaian perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu termasuk proses penyidikan yang dibatasi waktu yang singkat dan ketat, yaitu paling lama 14 (em pat hari) hasil penyidikan berikut berkas perkara harus sudah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan dari hasil penelitian di lapangan diperoleh suatu hasil bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan proses penyidikan perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu oleh penyidik Polri dirasakan belum optimal, sehingga supremasi hukum terutama asas keadilan dan asas kepastian hukum tidak dapat terwujud. Hal itu disebabkan adanya beberapa kelemahan dalam Undang -undang dimaksud serta tidak profesionalnya sebagian penyidik Polri yang diberi tugas untuk menyidik perkara pelanggaran/tindak pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang menyangkut kemampuan, ketrampilan dan penguasaan atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
