Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Pasal 168
Undang-Undang No.l3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (study kasus di PT. Adhifarma Adyajaya Medika).
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Suhatma, Nirmala
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-18 06:19:33
Abstract :
egara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala tindak tanduk anggota masyarakat harus berdasarkan hukum tak terkecuali pekerja/karyawan. Perusahaan maupun buruh harus tunduk kepada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : a. Apa sebab putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh penggugat dan kuasa hukumnya? b. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh PT Adhifarma Adyajaya Medika supaya putusan PHI dilaksanakan oleh karyawan dan kuasa hukum tersebut? Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. a. untuk mengetahui alasan putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh penggugat dan kuasahukumnya. b. mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh PT Adhifarma Adyajaya supaya putusan PHI dilaksanakan oleh karyawan dan kuasa hukum tersebut. Kedua masalah yang dikemukakan di atas diteliti dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normative dimana data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier yang di kelompokkan secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan fakta - fakta hukum yang ada dan sumber- sumber hukum tertulis. Hasil penelitiannya (a) karyawan harus melaksanakan putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG dan putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan putusan PHI merupakan suatu putusan yang telah bersifat final dan mengikat. Narnun kenyataannya karyawan tidak melaksanakanya. (b) keputusan PHI yang sudah final dan mengikat tidak dapat digugat kembali. Oleh karena itu, upaya karyawan yang menggugat kembali putusan itu tidak memiliki dasar hukum. Dan terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta. Kesimpulannya bahwa Karyawan harus melaksanakan putusan PHI No. No. 3/6/2007PHIIBDG. Sebab, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Upaya yang dilakukan PT. Adhifarma Adyajaya Medika agar keputusan PHI yang sudah final dan mengikat tidak dapat digugat kembali. Oleh karena itu, upaya karyawan yang menggugat kembali putusan itu tidak memiliki dasar hukum terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta. Sarannya Pertarna, hendaknya Disnaker sebagai badan penegak hukum di bidang ketenagakerjaan lebih tegas dalarn menjalankan fungsinya dalam hal kasus yang telah diputus oleh pengadilan tidak diterima lagi dan diproses dari awal kembali. Kedua, Agar hukum di Indonesia lebih tegas lagi dalarn melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
egara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga segala tindak tanduk anggota masyarakat harus berdasarkan hukum tak terkecuali pekerja/karyawan. Perusahaan maupun buruh harus tunduk kepada UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut : a. Apa sebab putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh penggugat dan kuasa hukumnya? b. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh PT Adhifarma Adyajaya Medika supaya putusan PHI dilaksanakan oleh karyawan dan kuasa hukum tersebut? Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. a. untuk mengetahui alasan putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh penggugat dan kuasahukumnya. b. mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh PT Adhifarma Adyajaya supaya putusan PHI dilaksanakan oleh karyawan dan kuasa hukum tersebut. Kedua masalah yang dikemukakan di atas diteliti dengan mempergunakan metode penelitian yuridis normative dimana data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum yang digunakan primer, sekunder dan tertier yang di kelompokkan secara sistematis lalu dianalisis berdasarkan fakta - fakta hukum yang ada dan sumber- sumber hukum tertulis. Hasil penelitiannya (a) karyawan harus melaksanakan putusan PHI Bandung No. 3/6/2007PHIIBDG dan putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan putusan PHI merupakan suatu putusan yang telah bersifat final dan mengikat. Narnun kenyataannya karyawan tidak melaksanakanya. (b) keputusan PHI yang sudah final dan mengikat tidak dapat digugat kembali. Oleh karena itu, upaya karyawan yang menggugat kembali putusan itu tidak memiliki dasar hukum. Dan terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta. Kesimpulannya bahwa Karyawan harus melaksanakan putusan PHI No. No. 3/6/2007PHIIBDG. Sebab, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Upaya yang dilakukan PT. Adhifarma Adyajaya Medika agar keputusan PHI yang sudah final dan mengikat tidak dapat digugat kembali. Oleh karena itu, upaya karyawan yang menggugat kembali putusan itu tidak memiliki dasar hukum terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta. Sarannya Pertarna, hendaknya Disnaker sebagai badan penegak hukum di bidang ketenagakerjaan lebih tegas dalarn menjalankan fungsinya dalam hal kasus yang telah diputus oleh pengadilan tidak diterima lagi dan diproses dari awal kembali. Kedua, Agar hukum di Indonesia lebih tegas lagi dalarn melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
