Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Dengan Teknik Pencurian Nomor Kartu Kredit Untuk Memesan Barang Melalui Internet (Carding) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Purwadi, Purwadi
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-18 06:18:38
Abstract :
Kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber crime merupakan kejahatan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu kejahatan di dunia maya yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah credit card fraud ( penipuan lewat kartu kredit ) atau yang lebih dikenal dengan sebutan carding. Carding adalah penggunaan kartu kredit secara ilegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit milik orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli. Lalu Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) di masa yang akan datang? Sehubungan dengan pengertian di atas, yang menjadi pembahasan penulis pada skripsi ini adalah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknik pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan cara menanggulangi tindak pidana carding di masa yang akan datang. Metode yang dipakai yaitu metode hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah tersedia. Dari hasil pembahasan dan analisa dalam skripsi maka diketahui bahwa hubungan tindak pidana carding dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 159/Pid/B/2004/PN.Bdg adalah bahwa kasus pidana carding telah dapat diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara. Padahal pada pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seyogyanya bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku carding 6 tahun. Dengan demikian aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum terlaksana. Sedangkan cara menanggulangi tindak pidana carding adalah dengan konsep keamanan system informasi yang berbasis internet dan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta penguasaan teknologi oleh para penyidik pada kepolisian pada semua tingkatan mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dan
Kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber crime merupakan kejahatan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu kejahatan di dunia maya yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan adalah credit card fraud ( penipuan lewat kartu kredit ) atau yang lebih dikenal dengan sebutan carding. Carding adalah penggunaan kartu kredit secara ilegal/tidak sah untuk memesan atau membeli barang via internet dengan cara mencantumkan nomor kartu kredit milik orang lain untuk pembayaran barang yang dipesan/dibeli. Lalu Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan bagaimana cara menanggulangi tindak pidana pemalsuan dengan teknis pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) di masa yang akan datang? Sehubungan dengan pengertian di atas, yang menjadi pembahasan penulis pada skripsi ini adalah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dengan teknik pencurian nomor kartu kredit untuk memesan barang melalui internet (carding) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan cara menanggulangi tindak pidana carding di masa yang akan datang. Metode yang dipakai yaitu metode hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang telah tersedia. Dari hasil pembahasan dan analisa dalam skripsi maka diketahui bahwa hubungan tindak pidana carding dengan Putusan Pengadilan Negeri No. 159/Pid/B/2004/PN.Bdg adalah bahwa kasus pidana carding telah dapat diajukan ke Pengadilan dan dijatuhi hukuman. Akan tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara. Padahal pada pasal 363 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seyogyanya bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku carding 6 tahun. Dengan demikian aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan belum terlaksana. Sedangkan cara menanggulangi tindak pidana carding adalah dengan konsep keamanan system informasi yang berbasis internet dan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional serta penguasaan teknologi oleh para penyidik pada kepolisian pada semua tingkatan mulai dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes Polri dan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
