Pembagian Harta Bersama Antara Suami-Istri
Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Kasus P A. Jak Sel. No.
45/PDT.G/2005/PAJS)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Yuniarto, Tri
Subject
Hukum
Datestamp
2021-07-12 01:08:34
Abstract :
Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu antara lain tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. PermasaJahan dalam skripsi ini adalah mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sudahkah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenuhi rasa keadilan pada istri. Dalam Menyusun menyusun skripsi ini dikumpulkan dalam pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaJigus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/P AJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami ister~ bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan DaJam Perkawinan dalam Bah XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun, 1974, yang rnenyatakan bahwa harta. benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan - ketentun .= yang berlaku.
Kehidupan rumah tangga yang selayaknya berlangsung adalah adanya kerukunan antara suami isteri. Akan tetapi hal itu sering tidak terwujud, karena beberapa masalah, yaitu antara lain tidak dipenuhinya hak dan kewajiban, serta soal harta bersama suami isteri. Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikitpun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. PermasaJahan dalam skripsi ini adalah mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan sudahkah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan memenuhi rasa keadilan pada istri. Dalam Menyusun menyusun skripsi ini dikumpulkan dalam pustaka dan dilakukan penelitian lapangan, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaJigus memperoleh putusan No. 45/PDT.G/2005/P AJS. Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai harta bersama suami ister~ bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemhagian harta bersama suami isteri setelah putusnya perkawinan, dan menganalisa apakah seorang suami yang bersikap sewenang-wenang memperoleh harta bersama sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Perkawinan mengatur tentang Harta Benda Dalam Perkawinan dalam VII Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai Harta Kekayaan DaJam Perkawinan dalam Bah XIII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Meskipun terdapat persamaan-persamaan antara ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaannya, namun tidak saling bertentangan. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memasukkan dalam pertimbangannya Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun, 1974, yang rnenyatakan bahwa harta. benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena para pihak dalam kasus tersebut tidak membuat perjanjian perkawinan, maka Majelis Hakim tersebut telah membuat keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan - ketentun .= yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
