KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENGAIRAN
IRIGASI PERTANIAN DIKABUPATEN LOMBOK TIMUR
DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR
Total View This Week5
Total View This Week5
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Zulhadi, Lalu
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-11-30 08:05:45
Abstract :
Pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian Air antara petani sawah dengan petani ikan dan galian C di Kabupaten Lombok Timur masih belum optimal sehingga menimbulkan konflik ditingkat lapangan. penelitian ini bertujuan untuk:1).Menganalisis Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian.2). Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik dibidang irgasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian normative empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dasar hokum yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air di kabupaten Lombok Timur masih menggunaakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air karena belum adanya peraturan ditingkat perda ataupun perbup Lombok Timur yang mengatur tentang pengelolaaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani ikan kolam maupun pengelola galian C. pelaksanaan pelayanan publik terhadap pengelolaan sumber daya air dibidang irigasi pengairan pertanian belum maksimal sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan. Seharusnya Peranan Pemerintah dalam pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Lenek dan Suralaga lebih dioptimalkan terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani kolam ikan serta pengelola galian C sehingga tidak menimbulkan konflik secara terus menerus.
Pengelolaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian Air antara petani sawah dengan petani ikan dan galian C di Kabupaten Lombok Timur masih belum optimal sehingga menimbulkan konflik ditingkat lapangan. penelitian ini bertujuan untuk:1).Menganalisis Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian.2). Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan publik dibidang irgasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur. Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian normative empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dasar hokum yang dipakai dalam pengelolaan sumber daya air di kabupaten Lombok Timur masih menggunaakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air karena belum adanya peraturan ditingkat perda ataupun perbup Lombok Timur yang mengatur tentang pengelolaaan sumber daya air terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani ikan kolam maupun pengelola galian C. pelaksanaan pelayanan publik terhadap pengelolaan sumber daya air dibidang irigasi pengairan pertanian belum maksimal sehingga sering menimbulkan konflik di lapangan. Seharusnya Peranan Pemerintah dalam pelayanan publik dibidang irigasi pengairan pertanian di Kabupaten Lombok Timur khususnya di Kecamatan Lenek dan Suralaga lebih dioptimalkan terutama dalam hal pembagian air antara petani sawah dan petani kolam ikan serta pengelola galian C sehingga tidak menimbulkan konflik secara terus menerus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
