EKSISTENSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gunung Rinjani
Author
Burhanuddin, Burhanuddin
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2021-11-11 16:51:03
Abstract :
Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasilan (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setingkat menteri tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Oleh karena itu eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikaji secara mendalam. Jenis Penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan Data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dilihat berdasarkan sebagai badan / kelembagaan yang berperan besar bagi pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang sekaligus memantapkan peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam upaya menanamkan, menjaga dan memelihara ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara. Karena, selain menjalankan amanat UUD 1945, BPIP merupakan badan yang turut mendukung program pemerintahan, yaitu program Nawacita. Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya BPIP memiliki 5 sasaran strategis berdasarkan Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2018, yaitu : a) Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilainilai Pancasila; b) Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat; c) Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; d) Terwujudnya pelembagaan pancasila pada setiap paraturan Perundang-undangan; e) Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila.
Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Transformasi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasilan (UKP-PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setingkat menteri tentunya menjadi suatu kajian yang menarik. Oleh karena itu eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dikaji secara mendalam. Jenis Penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan Data sekunder yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat dilihat berdasarkan sebagai badan / kelembagaan yang berperan besar bagi pembinaan ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang sekaligus memantapkan peran Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam upaya menanamkan, menjaga dan memelihara ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara. Karena, selain menjalankan amanat UUD 1945, BPIP merupakan badan yang turut mendukung program pemerintahan, yaitu program Nawacita. Dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya BPIP memiliki 5 sasaran strategis berdasarkan Peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2018, yaitu : a) Terjadinya revitalisasi dan reaktualisasi pemahaman nilainilai Pancasila; b) Terciptanya inklusi sosial di kalangan masyarakat; c) Terwujudnya keadilan sosial melalui pembangunan berbasis Pancasila; d) Terwujudnya pelembagaan pancasila pada setiap paraturan Perundang-undangan; e) Teraktualisasinya nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan Pancasila.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
