Abstract :
Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk mengentaskan
kemiskinan di Indonesia. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2011
memberikan dampak yang begitu besar untuk umat Islam di Indonesia. Dimana
Ibadah Zakat sudah diakui di Negara Indonesia. undang-undang 23 tahun 2011 juga
memberikan keringanan untuk wajib pajak Muslim, dalam pasal 22 menyatakan
zakat yang dibayarkan oleh muzakki dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal
itu juga di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak
penghasilan dan peraturan direktur jendral pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang
pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto.Permasalahan yang penulis angkat, bagaimana implementasi
zakat terhadap pengurang pembayaran pajak penghasilan menurut undang-undang
nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan undang-undang nomor 36
tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bagaimana implementasi zakat terhadap
pengurang pembayaran pajak di Baznas Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan
Barat. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan ini, maka penelitian yang
digunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana harus dilakukan untuk
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dilingkungan masyarakat.berdasarkan penelitian tersebut pembayaran zakat dapat
mengurangi besarnya beban pajak penghasilan dimana di atur dalam undang
undang nomor 23 tahun 2011 pasal 23 ayat (1) Baznas/ Laz wajib memberikan bukti
setoran zakat kepada setiap Muzakki. Namun implementasi nya masih sedikit
muzakki dan wajib pajak yang memanfaatkan keringanan tersebut di Baznas
Provinsi Sumut dan KPP Pratama Medan Barat. Sehingga diperlukan integritas
zakat dan pajak (Tax Credit).