Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Simanullang, Partogi Roni
Subject
Criminal law
Datestamp
2023-07-03 09:01:42
Abstract :
Tindak pidana pencabulan khususnya terhadap anak terjadi karena anak dianggap lemah, mudah diperdaya dan belum mengetahui apakah sesuatu hal termasuk tindak pidana. Di Indonesia diatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, baik itu anak selaku pelaku maupun korban berangkat dari pandangan bahwa anak merupakan aset negara. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pencabulan dan bagimana pertimbangan hukum hakim tentang pemidanaan terhadap anak selaku pelaku dalam tindak pidana pencabulan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum pimer: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari bukubuku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus dan jurnal.
Dari hasil penelitian ini, berdasarkan analisis penulis berdasarkan data dan fakta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Hakim sebagai penegak hukum yang berwenang dalam memutuskan perkara putusan Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG tidak memperhatikan hak si anak yang menjadi korban, padahal perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam peradilan anak. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus
Anak/2021/PN.PDG pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, padahal dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tercantum bahwa minimal penjara adalah selama 5 tahun. Seharusnya hakim memberikan putusan dengan cermat agar tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Anak Sebagai Pelaku, Pemidanaan. / Criminal acts of sexual abuse especially against children occur because children are considered weak, easily deceived and do not know whether something is considered a crime. In Indonesia, legal protection for children is regulated, both for children as perpetrators and victims, departing from the view that children are state assets. The formulation of the problem in this thesis is how is the legal protection of child victims of sexual abuse and how are the legal considerations of judges regarding the punishment of children as perpetrators in criminal acts of sexual abuse.
This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG. Secondary legal materials were obtained from books and other literature, tertiary legal materials in the form of dictionaries and journals.
From the results of this study, based on the author's analysis based on data and facts, the following conclusions can be drawn: 1) The judge as a law enforcer has the authority to decide cases on decision Number 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG does not pay attention to the rights of the child who become a victim, even though the protection of children has been regulated in juvenile justice. 2) The judge's legal considerations in the decision Number 30/Pid.Sus Anak/2021/PN.PDG the sentence handed down by the judge was 1 (one) year 6 (six) months, even though the indictment submitted by the public prosecutor stated that the minimum imprisonment was for 5 years. Judges should give decisions carefully in order to achieve a sense of justice and legal certainty.
Keyword: Legal Protection, Criminal Act of Sexual Immorality, Children as Perpetrators, Punishment.