Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Samosir, Damaris Rosa Michelle Florencia
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-04 03:12:03
Abstract :
Bisnis kosmetik saat ini menjadi salah satu lahan yang menggiurkan bagi banyak
pelaku usaha. Tingginya demand akan kosmetik membuat menjamurnya penjaja
kosmetik dihampir semua platform e-coomerce. Hal ini dipengaruhi kondisi pandemi
yang mengubah pola belanja masyarakat dari offline berubah ke online yang
menyebabkan meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal di Indonesia
dikarenakan prospek untungnya besar. Selain meningkatnya industri kosmetik, para
pelaku usaha juga berbondong-bondong menggunakan jasa endorsement influencer,
dikarenakan konsumen lebih percaya dengan review yang diberikan oleh influencer.
Saat ini pelaku usaha menjual produk kosmetik tanpa memperdulikan apakah
produk tersebut memiliki izin edar atau tidak, serta tidak memperdulikan kualitas
apakah sudah sesuai persyaratan keamanan, kualiatas dan mutu sama halnya dengan
influencer. Penulis akan menjabarkan tentang analisa penulis mengenai Putusan
Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha
dan influencer atas beredarnya produk kosmetik ilegal.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan putusan
hakim. Perlindungan hukum konsumen dan pertanggungjawaban hukum dari pelaku
usaha atas beredarnya kosmetik ilegal sudah diatur dalam UUPK, tetapi untuk
perlindungan konsumen atas kosmetik ilegal dan informasi palsu yang diberikan oleh
xvi Universitas Kristen Indonesia
influencer belum jelas pengaturannya di perundang-undangan manapun baik itu
UUPK ataupun UUITE sehingga dibutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah.
Kata Kunci : Pelaku Usaha, Influencer, Endorsemet,
Konsumen, Promosi, Kosmetik,
Perlindungan Konsumen. / The cosmetics business is currently one of the lucrative fields for many business
actors. The high demand for cosmetics has led to the proliferation of cosmetic vendors
on almost all e-commerce platforms. This is influenced by pandemic conditions that
change people's shopping patterns from offline to online, which has led to an increase
in the circulation of illegal cosmetic products in Indonesia due to the great profit
prospects. In addition to the increase in the cosmetics industry, business actors are
also flocking to use influencer endorsement services, because consumers are more
confident in the reviews provided by influencers.
Currently, business actors sell cosmetic products without caring whether the
product has a distribution permit or not, and do not care whether the quality is in
accordance with safety, quality and quality requirements as well as influencers. The
author will describe the author's analysis of Decision Number
1555/Pid.Sus/2019/PN.Sby and the legal liability of business actors and influencers
for the circulation of illegal cosmetic products.
The research method used is the normative juridical method. The approaches
used are case approach and statutory approach. The data collection method used is
literature study and judge's decision. The legal protection of consumers and the legal
liability of business actors for the circulation of illegal cosmetics are regulated in the
UUPK, but for consumer protection of illegal cosmetics and false information
provided by influencers, the arrangements are not clear in any legislation, be it the
UUPK or UUITE, so more attention is needed by the government.
Keywords : Business Actors, Influencers,
Endorsements, Consumers, Promotion,
Cosmetics, Consumer Protection.