Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siahaan, Sahala Parlindungan
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-04 02:49:22
Abstract :
Adapun dampak lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan
internet adalah maraknya perdagangan online atau yang lazim disebut
dengan electronic commerce (E-commerce) yaitu merupakan sebuah
kegiatan bisnis atau perdagangan yang memanfaatkan jaringan komputer
atau internet, dengan melibatkan pihak pembeli atau konsumen serta pihak
manufaktur service providers dan pedagang perantara (intermediaries) dan
juga meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.
Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis
normatif yang bersifat deskriptif, untuk mengetahui bagaimana Perlindungan
serta kedudukan hukum para pihak dalam transaksi E-Commerce Dalam
Perspektif Azas Kebebasan Berkontrak.
Agar terjamin kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen
perlu adanya pengaturan mengenai proses transaksi online. Karena secara
negatif, perkembangan spektakuler transaksi elektronik dapat dijelaskan
dengan kenyataan, bahwa transaksi seperti itu melahirkan kekuatan daya
tawar yang tidak sejajar antar pelaku usaha dan konsumen. / Another impact of the development of information technology and the
internet is the rise of online trading or what is commonly referred to as an
electronic commerce (E-commerce), which is a business or trading activity
that utilizes computer or internet networks, involving buyers or consumers
as well as manufacturing service providers. and intermediary traders as well
as covering the whole spectrum of commercial activities.
The research methodology used by the author is normative juridical
which is descriptive in nature, to find out how the protection and legal
standing of the parties in e-commerce transactions in the perspective of the
principle of freedom of contract.
In order to guarantee legal certainty for consumer protection, it is
necessary to regulate the online transaction process. Because negatively, the
spectacular development of electronic transactions can be explained by the
fact that such transactions give rise to unequal bargaining power between
business actors and consumers.