Abstract :
Kendati telah banyak perwakilan partai politik yang menjalani
pertanggungjawaban pidana, tetapi itu terbatas pada pertanggungjawaban
individu, walaupun tergambar dalam beberapa fakta persidangan dan surat
dakwaan adanya aliran hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh partai
politik. Hal yang menjadi permasalahan selama ini adalah belum ada satupun
partai politik selaku badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban
secara pidana. Argumentasi penegak hukum bahwa keterlibatan anggota atau
pengurus partai politik dalam tindak pidana korupsi bukanlah kebijakan resmi
partai politik sehingga pertanggungjawabannya adalah pribadi, bahkan ditegaskan
belum ada mekanisme yang jelas untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana
atas tindak pidana korupsi terhadap partai politik. Metode penelitian dari
penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan
pada ilmu hukum, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum, dengan
didukung yuridis empiris yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana
efektivitas suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku.
Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif sistem
pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana partai politik yang diketahui ada
aliran dana dari anggota partai politik sebagai pelaku tindak pidana korupsi.
Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara
dengan orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan tahapan
yang harus ditempuh mengenai sistem pemidanaan dan pertanggungjawaban
pidana partai politik yang diketahui ada aliran dana dari anggota partai politik
sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ditunjang dengan data sekunder meliputi
bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum
sekunder seperti penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana, dan lainnya.
Dalam beberapa fakta persidangan kasus korupsi yang melibatkan para pejabat
kebijakan pada tubuh partai politik, terungkap bahwa terdakwa mengaku telah
menyumbangkan sejumlah uang yang berasal dari hasil tindak pidana pencucian
uang kepada partai politiknya. Dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang
yang terkait dengan korupsi, undang-undang tidak hanya menjerat orang yang
mengalirkan. Melainkan juga orang yang menerima saluran dana tersebut.
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana
Pencucian Uang memungkinkan untuk menerapkan pemidanaan terhadap badan
hukum dan bahkan pembubaran partai politik selama dapat dibuktikan secara
hukum adanya aliran dana dari anggota ke partai politik. /Although there have been many representatives of political parties undergoing criminal responsibility, it is limited to individual responsibility, although it is illustrated in several facts of the trial and the indictment of the flow of the results of criminal acts of corruption enjoyed by political parties. The problem so far is that there has not been a single political party as a legal entity, which can be held criminally liable. Law enforcement arguments that the involvement of members or management of political parties in criminal acts of corruption are not official policies of political parties so that the responsibility is personal, even confirmed there is no clear mechanism for establishing criminal responsibility for criminal acts of corruption against political parties. The research method of this research is normative juridical, which is a study that emphasizes the science of law, especially aimed at studying the rules / principles of law, supported by empirical juridical conducted to analyze the extent to which the effectiveness of a statutory regulation or applicable law. This approach is used to analyze qualitatively the criminal system and criminal liability of political parties which are known to have a flow of funds from members of political parties as
perpetrators of corruption. The data source of this study uses primary data from
interviews with authorized people, knowing, and related to the stages that must be
taken regarding the criminal system and criminal liability of political parties that
are known to have a flow of funds from members of political parties as
perpetrators of corruption, supported by secondary data including primary legal
materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as
research, journals, scientific work of scholars, and others. In a number of facts of
the trial of a corruption case involving policy officials in the body of a political
party, it was revealed that the defendant claimed to have donated some money
from proceeds of money laundering to his political party. In the event of money
laundering related to corruption, the law does not only ensnare the person who
carries it out. But also the people who receive these funding channels. The
Corruption Crime Act and the Money Laundering Act make it possible to
implement criminal sanctions a