Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Etika Pemerintahan Yang Baik ( Good Governance ) Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan Di Era Otonomi Daerah ( Kajian Yuridis Analis )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Tapotubun, Tine
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-20 04:58:48
Abstract :
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Dengan demikian, minimnya inovasi di pemerintah daerah merupakan faktor yang menghambat reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya kegagalan menyingkirkan mentalitas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) warisan orde baru yang masih bertahan di jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Padahal, inovasi itu sangat penting untuk memajukan demokratisasi, sehingga dapat menciptakan sinergi positif antara pemerintah daerah dengan masyarakat local. Reformasi birokrasi harus dimaknai juga sebagai pengembalikan makna demokrasi kepada golongan masyarakat bawah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan untuk membentuk sistem administrasi yang lebih efektif menuju perubahan sosial dan upaya mewujudkan kesetaraan politik, keadilan social dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi birokrasi sangatlah berkaitan erat dengan konsep desentralisasi (otonomi daerah). Pemerintah daerah yang menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan bagian dari upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka kepala daerah harus memiliki keberanian melakukan terobosan secara progresif di jajaran birokrasinya. Oleh sebab itu, seorang kepala daerah juga harus mampu mencerminkan etika politik kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya. Kata Kunci : Reformasi birokrasi pemerintah daerah menuju good governance dalam mencapai kesejehteraan yang berkeadilan.
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Dengan demikian, minimnya inovasi di pemerintah daerah merupakan faktor yang menghambat reformasi birokrasi. Hal ini ditandai dengan adanya kegagalan menyingkirkan mentalitas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) warisan orde baru yang masih bertahan di jajaran birokrasi pemerintahan daerah. Padahal, inovasi itu sangat penting untuk memajukan demokratisasi, sehingga dapat menciptakan sinergi positif antara pemerintah daerah dengan masyarakat local. Reformasi birokrasi harus dimaknai juga sebagai pengembalikan makna demokrasi kepada golongan masyarakat bawah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan untuk membentuk sistem administrasi yang lebih efektif menuju perubahan sosial dan upaya mewujudkan kesetaraan politik, keadilan social dan pertumbuhan ekonomi. Reformasi birokrasi sangatlah berkaitan erat dengan konsep desentralisasi (otonomi daerah). Pemerintah daerah yang menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan bagian dari upaya mereformasi birokrasi pemerintah daerah. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka kepala daerah harus memiliki keberanian melakukan terobosan secara progresif di jajaran birokrasinya. Oleh sebab itu, seorang kepala daerah juga harus mampu mencerminkan etika politik kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diembannya. Kata Kunci : Reformasi birokrasi pemerintah daerah menuju good governance dalam mencapai kesejehteraan yang berkeadilan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
