Pelindungan Merek Terdaftar Pasca Protokol Madrid
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Fernando H, Yulius
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-20 05:58:25
Abstract :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta banyaknya pelanggaran merek di Indonesia mengindikasikan bahwa pelindungan merek di Indonesia belum maksimal. Kondisi yang demikian ini, tentunya akan lebih mengkhawatirkan lagi jika MEA dilaksanakan, dimana Indonesia akan menjadi bagian dari pasar bebas ASEAN. Pendaftaran merek secara internasional menjadi lebih penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan pelindungan atas mereknya di negara lain melalui sistem tersebut. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah pelindungan hukum atas merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pelindungan merek terdaftar pasca Protokol Madrid di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan: 1). pelindungan hukum merek tersebut dapat dilakukan dengan pelindungan secara preventif dan pelindungan hukum yang bersifat represif; 2). pelindungan pendaftaran internasional berlaku sama dengan pendaftaran nasional di suatu negara dalam hal ruang lingkup dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; 3). pemilik merek haruslah mendaftarkan mereknya agar dapat memperoleh hak dan pelindungan hukum atas merek tersebut 4). Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Merek, Protokol Madrid. /This research is motivated by the fact that many brand violations in Indonesia, this indicate that brand protection in Indonesia has not been maximized. This condition, of course, will be more worrisome if MEA is implemented, where Indonesia will become part of the ASEAN free market. International brand registration becomes more important, as it facilitates the brand owner of a country to get its brand protection in another country through the system. The subject matter in this thesis is the legal protection of registered trademarks based on Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 on Trademark and Geographical Indication and protection of registered marks after the Madrid Protocol in Indonesia. This research uses normative legal research method and descriptive research method. The data used are primary and secondary data. The results of this research show us, that : 1). The brand‟s legal protection can be done with preventive legal protection and repressive legal protection; 2). the protection of the international registration equally applied with the national registration in one country in case of scope and term, as stipulated on article 35 clause (1) of Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016; 3). the owner of the brand must register its brand in order to obtain the rights and legal protection of the brand; 4). the government must improve the quality of professional human resources within the Directorate of Trademark and Geographical Indication. Keyword : Legal Protection, Brand, Madrid Procotol.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta banyaknya pelanggaran merek di Indonesia mengindikasikan bahwa pelindungan merek di Indonesia belum maksimal. Kondisi yang demikian ini, tentunya akan lebih mengkhawatirkan lagi jika MEA dilaksanakan, dimana Indonesia akan menjadi bagian dari pasar bebas ASEAN. Pendaftaran merek secara internasional menjadi lebih penting, karena memfasilitasi pemilik merek dari suatu negara untuk mendapatkan pelindungan atas mereknya di negara lain melalui sistem tersebut. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah pelindungan hukum atas merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pelindungan merek terdaftar pasca Protokol Madrid di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan: 1). pelindungan hukum merek tersebut dapat dilakukan dengan pelindungan secara preventif dan pelindungan hukum yang bersifat represif; 2). pelindungan pendaftaran internasional berlaku sama dengan pendaftaran nasional di suatu negara dalam hal ruang lingkup dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; 3). pemilik merek haruslah mendaftarkan mereknya agar dapat memperoleh hak dan pelindungan hukum atas merek tersebut 4). Pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Kata kunci: Pelindungan Hukum, Merek, Protokol Madrid. /This research is motivated by the fact that many brand violations in Indonesia, this indicate that brand protection in Indonesia has not been maximized. This condition, of course, will be more worrisome if MEA is implemented, where Indonesia will become part of the ASEAN free market. International brand registration becomes more important, as it facilitates the brand owner of a country to get its brand protection in another country through the system. The subject matter in this thesis is the legal protection of registered trademarks based on Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 on Trademark and Geographical Indication and protection of registered marks after the Madrid Protocol in Indonesia. This research uses normative legal research method and descriptive research method. The data used are primary and secondary data. The results of this research show us, that : 1). The brand‟s legal protection can be done with preventive legal protection and repressive legal protection; 2). the protection of the international registration equally applied with the national registration in one country in case of scope and term, as stipulated on article 35 clause (1) of Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016; 3). the owner of the brand must register its brand in order to obtain the rights and legal protection of the brand; 4). the government must improve the quality of professional human resources within the Directorate of Trademark and Geographical Indication. Keyword : Legal Protection, Brand, Madrid Procotol.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
