Abstract :
Pajak sangat memiliki peran yang penting dalam pembangunan, karna salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak, pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Undang-undang dasar 1945 menetapkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang bersinambungan. Sumber pendapatan Negara untuk membiayai pembangunan tersebut dapat bersumber dari pajak, ekspor dan bantuan. Dari tahun ke tahun tuntutan pemenuhan pendanaan dari pajak semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tugas Direktorat Jendral Pajak menjadi semakin berat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di PAJAK NEGARA KPP PMA SATU apakah telah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan mengetahui masalah apa saja yang dihadapi dan ditemui oleh juru sita dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan Penyeleksian. Data kualitatif menggunakan data primer dari Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, yaitu data tentang Penagihan dengan Surat paksa. Data sekunder yaitu data dari narasumber yaitu informan dibidang Penagihan.
Selama periode penelitian, tidak diketahui bahwa kegiatan penagihan dengan Surat Paksa telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menganalisis penulis menggunakan alat bantu berupa daftar Penagihan Wajib Pajak yang tertangguh dan pertanyaan yang diberikan kepada pihak Penagihan khususnya pada bagian Juru Sita tentang tugas-tugasnya, kewenangan dalam menyita, masalah apasaja yang dihadapi dalam penyita dan alternative pemecahan masalahnya dan harus sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan Surat Paksa yaitu Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah dalam melakukan proses penagihan KPP PMA Satu wajib pajak setelah di keluarkan surat paksa, perusahaan Asing tersebut langsung membayar pajaknya, akan tetapi ada beberapa perusahaan Asing yang menanamkan modalnya diindonesia tidak membayar pajak sehingga bagian penagihan memblokir rekening, dan perusahaan Asing yang dikelola pajaknya di KPP PMA Satu Jarang yang sampai pada penyitaan, pelelangan karena nama baik wajib pajak badan sangat bergantung pada keefektifan dalam membayar pajak, perusahaan yang membayar pajak adalah perusahaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut baik dan secara tidak langsung berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut.