Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor:188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Candra, M. Robby
Subject
Economic law
Datestamp
2022-07-28 04:49:35
Abstract :
Di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) biasanya terdapat perselisihan antara kreditor dengan debitornya. Debitor PKPU keberatan atas tagihan yang diajukan kreditor separatis. Terhadap hal tersebut Hakim Pengawas akan memberikan penetapannya di dalam PKPU, namun penetapan Hakim Pengawas tersebut terkadang merugikan kreditor separatis di mana menerima tagihannya namun tanpa hak suara dalam proses PKPU. Bagaimanakah status kreditor separatis dalam PKPU dan bagaimanakah perlindungan hukum kreditor separatis perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian untuk mengetahui status kreditor separatis dalam PKPU dan perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini mengunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengunakan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Suara Kreditor, dan putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahan sekunder: buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan PKPU dan bahan hukum tersier: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Hasil penelitian ini a). status kreditor separatis kreditor separatis di dalam PKPU berkedudukan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya, yang memiliki hak-hak seperti ikut serta dalam voting atau pemungutan suara baik itu untuk memberikan PKPU tetap atau proposal perdamaian di dalam PKPU, b) perlindungan hukum kepada kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, TBK dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima dan diakui hak tagihnya oleh Hakim Pengawas dan Pengurus dalam PKPU mendapatkan perlindungan hukum yakni mendapatkan hak-haknya yang telah diberikan oleh Pasal 229 huruf b juncto 281 huruf b UU Kepailitan dan PKPU yaitu mendapatkan hak suara, dan dapat untuk ikut serta dalam voting atau pemungutan suara terkait dengan pemberian PKPU tetap dan proposal perdamaian yang diajukan debitor PKPU. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)./ In The Suspension Of Debt Payments there are usually disputes between creditors and debtors. Suspension of Debt Payments debtors object to claims submitted by separatist creditors. Regarding this matter, the Supervisory Judge will give its determination in the Suspension of Debt Payments, but the stipulation of the Supervisory Judge is sometimes detrimental to separatist creditors who receive their bills but without voting rights in the Suspension of Debt Payments process. What is the status of separatist creditors in Suspension of Debt Payments and how is the legal protection of separatist creditors? legal protection of separatist creditors of PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch whose claim rights were received but without voting rights in decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method in writing this thesis uses normative legal research, using secondary materials consisting of primary legal materials: Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, Civil Code, Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land, Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, Government Regulation 10 of 2005 concerning Creditor Vote Counting, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet related to Suspension of Debt Payments and tertiary legal materials: Indonesian Language Dictionary and Legal Dictionary. The research method using this normative legal research study aims to obtain the status of separatist creditors in the suspension of debt payments and legal protection of separatist creditors whose claim rights are received but without voting rights. This study uses a normative juridical type by using secondary data consisting of primary legal materials: laws and regulations, the sources of legal materials specifically on the Bankruptcy Law and Suspension Of Debt Payments, Civil Code, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet rel
Di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) biasanya terdapat perselisihan antara kreditor dengan debitornya. Debitor PKPU keberatan atas tagihan yang diajukan kreditor separatis. Terhadap hal tersebut Hakim Pengawas akan memberikan penetapannya di dalam PKPU, namun penetapan Hakim Pengawas tersebut terkadang merugikan kreditor separatis di mana menerima tagihannya namun tanpa hak suara dalam proses PKPU. Bagaimanakah status kreditor separatis dalam PKPU dan bagaimanakah perlindungan hukum kreditor separatis perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tujuan penelitian untuk mengetahui status kreditor separatis dalam PKPU dan perlindungan hukum kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima hak tagihnya namun tanpa hak suara dalam putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini mengunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan mengunakan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer: UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPerdata, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Suara Kreditor, dan putusan nomor: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, bahan sekunder: buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan PKPU dan bahan hukum tersier: Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Hasil penelitian ini a). status kreditor separatis kreditor separatis di dalam PKPU berkedudukan sebagai kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, seperti gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak jaminan atas kebendaan lainnya, yang memiliki hak-hak seperti ikut serta dalam voting atau pemungutan suara baik itu untuk memberikan PKPU tetap atau proposal perdamaian di dalam PKPU, b) perlindungan hukum kepada kreditor separatis PT. Bank Qnb Indonesia, TBK dan Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch yang diterima dan diakui hak tagihnya oleh Hakim Pengawas dan Pengurus dalam PKPU mendapatkan perlindungan hukum yakni mendapatkan hak-haknya yang telah diberikan oleh Pasal 229 huruf b juncto 281 huruf b UU Kepailitan dan PKPU yaitu mendapatkan hak suara, dan dapat untuk ikut serta dalam voting atau pemungutan suara terkait dengan pemberian PKPU tetap dan proposal perdamaian yang diajukan debitor PKPU. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)./ In The Suspension Of Debt Payments there are usually disputes between creditors and debtors. Suspension of Debt Payments debtors object to claims submitted by separatist creditors. Regarding this matter, the Supervisory Judge will give its determination in the Suspension of Debt Payments, but the stipulation of the Supervisory Judge is sometimes detrimental to separatist creditors who receive their bills but without voting rights in the Suspension of Debt Payments process. What is the status of separatist creditors in Suspension of Debt Payments and how is the legal protection of separatist creditors? legal protection of separatist creditors of PT. Bank Qnb Indonesia, Tbk and Qatar National Bank (Q.P.S.C) Singapore Branch whose claim rights were received but without voting rights in decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method in writing this thesis uses normative legal research, using secondary materials consisting of primary legal materials: Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments, Civil Code, Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land, Law no. 10 of 1998 concerning Amendments to Law no. 7 of 1992 concerning Banking, Government Regulation 10 of 2005 concerning Creditor Vote Counting, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet related to Suspension of Debt Payments and tertiary legal materials: Indonesian Language Dictionary and Legal Dictionary. The research method using this normative legal research study aims to obtain the status of separatist creditors in the suspension of debt payments and legal protection of separatist creditors whose claim rights are received but without voting rights. This study uses a normative juridical type by using secondary data consisting of primary legal materials: laws and regulations, the sources of legal materials specifically on the Bankruptcy Law and Suspension Of Debt Payments, Civil Code, and decision number: 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, secondary materials: books, journals and internet rel
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
