Abstract :
Kasus kekerasan seksual kepada anak sudah terjadi sejak dahulu jauh sebelum
kejahatan ini dikriminalisasi. Anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya
menjadi korban tetapi telah mengalami viktimisasi dan mengalami kerugian
secara fisik, moril maupun material (harta benda). Untuk itulah sangat dibutuhkan
restitusi. Restitusi adalah pengantian atau pembayaran atas kerugian yang menjadi
tanggungjawab pelaku melalui putusan pengadilan. Pemberian restitusi ini
didasarkan atas kerugian yang dialami oleh korban ataupun ahli warusnya baik
materiil dan atau imateriil. Dalam Pasal 71D ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 anak
sebagai korban dapat mengajukan permohonan restitusi. Namun pemenuhan
restitusi masih didasarkan oleh kemampuan pelaku. Restitusi bagi anak korban
kekerasan seksual ini merupakan salah satu bentuk penanganan, perlindungan dan
pemulihan bagi korban tetapi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban
kekerasan seksual masih belum maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya
anak sebagai korban kekerasan seksual belum mengetahui hak yang dapat
diperolehnya dan juga pelaku sering kali memilih tidak membayar restitusi.
Metodologi yang diterapkan dalam Penelitian Hukum ini adalah kajian metode
penelitian yuridis normatif kualitatif. Pancasila sebagai hukum tertinggi terus
mendasari pembentukan perundang-undangan demi tercapainya keadilan bagi
anak korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual harus
mendapatkan hak restitusii sebagai upaya untuk mencapai keadilan berdasarkan
Pancasila. Pancasila sebagai dasar moral dan norma dalam kehidupan serta
sebagai tolak ukur tentang baik dan buruk serta benar salah dalam sikap,
perbuatan dan tingkah laku./ Cases of sexual violence against children have occurred long before this
crime was criminalized. Children as victims of sexual violence are not only
victims but have been victimized and suffered physical, moral, and material losses
(property). Children as victims of sexual violence who have experienced
victimization in addition to needing legal protection in the sense of very severe
criminal sanctions for perpetrators, also really need treatment and recovery that
costs a lot. For this reason, restitution is urgently needed. Restitution is a
replacement or payment for any sort of loss which is the responsibility of the
perpetrator from a court decision. The granting of this restitution is based on the
loss suffered by the victim or their heirs, be it material or immaterial losses. In
Law No. 35/2014 Article 71D paragraph (1), Children as victims can apply for
restitution. However, the fulfilment of restitution is still based on the ability of the
perpetrator. Restitution for child victims of sexual violence is one form of
handling, protection, and recovery for victims but the fulfilment of the right to
restitution for child?s victims of sexual violence is still not maximized due to
several things including children as victims of sexual violence do not know the
rights that can be obtained and also perpetrators often choose not to pay
restitution. The methodology applied in this Legal Research is the study of
qualitative normative juridical research methods. Pancasila as the supreme law
continues to underlie the formation of legislation to achieve justice for child
victims of sexual violence. Child victims of sexual violence must get the right to
restitution to reach justice-based Pancasila. Pancasila is the moral basis and
norms in life, as well as the benchmark of good and bad in attitudes, action, and
behaviour.