Abstract :
Abstrak: Sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan, ternyata lembaga
pembiayaan konsumen pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan leasing
karena sama-sama membayar barang konsumsi secara mencicil, yang
membedakan hanya dalam leasing-beli tidak ada pihak ketiga yang terlibat.
pembiayaan. Ada pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji,
tentang keberadaan lembaga pembiayaan konsumen di industri jasa keuangan
Indonesia dan kriteria pembedanya dengan lembaga keuangan lainnya, serta
pengaturannya sehingga lembaga ini dikatakan sebagai alternatif sumber
pembiayaan. dana bagi perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana
untuk memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar, kegiatan pembiayaan
konsumen sama dengan pengertian kredit konsumen yang diberikan oleh bank,
yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen dibedakan dengan kredit yang
digunakan untuk tujuan produktif. Makalah ini disusun untuk membahas Tugas
dan Wewenang OJK sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta alasan
Majelis Hakim yang menyatakan bahwa pelaku lembaga keuangan dianggap sah
dan secara meyakinkan melanggar Undang-Undang tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)./ Abstract: As one of the financing business fields, it turns out that consumer
financing institutions in principle have similarities with leasing because they both
pay for consumer goods in installments, the only difference is that in the leasepurchase
there is no third party involved in the financing. There are quite interesting
questions to be discussed and studied, about the existence of consumer finance
institutions in the Indonesian financial services industry and the criteria to
distinguish them from other financial institutions, and their arrangements so that
this institution is said to be an alternative source of funds for individuals or business
entities that require funds to meet their needs. Substantially, consumer financing
activities are the same as the definition of consumer credit extended by banks,
namely loans given to consumers distinguished from loans used for productive
purposes. This paper was prepared to discuss the Duties and Authorities of OJK
following Law No. 21 of 2011 and the reasons for the Panel of Judges stating that
the perpetrators of financial institutions were considered legitimate and
convincingly violated Law concerning the Otoritas Jasa Keuangan (OJK).