Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Samantha, Elizabeth Diani
Subject
LAW
Datestamp
2022-07-22 06:13:26
Abstract :
Layanan Konsumen Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
01/Pojk.07/2013 Dikaitkan Dengan Market Conduct dan Asas Itikad Baik.
Pesatnya laju perkembangan perekonomian global telah memberikan
dampak yang signifikan terhadap pembaharuan segala sektor, tidak terkecuali
sektor keuangan. pembaharuan sektor keuangan ditandai dengan kemunculan
teknologi finansial. Hadirnya Fintech dinilai telah memainkan peran vital dalam
eskalasi perekonomian suatu negara. Selain itu, sektor keuangan mendorong
pertumbuhan ekonomi riil melalui konsolidasi antara modal dan kebaharuan
teknologi. Salah satu jenis dari teknologi finansial adalah peer to peer lending
(p2pl) yang secara umum diartikan sebagai suatu bentuk layanan pinjam-meminjam
uang yang didalamnya terdapat pihak peminjam, pihak pemberi pinjaman dan pihak
penyedia layanan dengan memanfaatkan media teknologi secara daring. Kehadiran
p2pl selain memberikan kemudahan dalam bidang jasa keuangan juga memberikan
tugas baru bagi pemerintah, secara khusus berkaitan dengan regulasi, POJK No.
01/POJK.07/2013 adalah salah satu regulasi yang mengatur tentang layanan
tersebut dimana OJK sebagai lembaga berwenang di sektor keuangan memiliki
tugas untuk melaksanakan pengawasan dan perlindungan konsumen.
Berangkat dari paparan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak
mengkaji bagaimanakah upaya pengawasan p2pl berlandaskan prinsip market
conduct serta bagaimanakah upaya perlindungan terhadap pengguna layanan p2pl
dikaitkan dengan prinsip itikad baik ditinjau dari POJK 01/POJK.07/2013.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dan bersifat
perskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri atas
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dan teknik analisis data
menggunakan teknik analisis secara kualitatif.
Pengawasan market conduct oleh OJK belum dapat dilaksanakan secara
optimal. Kondisi tersebut dikarenakan POJK No.01//POJK.07/2013 belum
mengatur secara spesifik perihal defenisi, bentuk serta mekanisme pengawasan
market conduct oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap pengguna
layanan p2pl berlandaskan prinsip itikad baik terpresentasi dalam ketentuan Pasal
3 yang mensyaratkan adanya itikad baik dari konsumen/pengguna berupa
penyediaan segala dokumen tentangnya secara akurat, jujur, jelas, dan tidak
menyesatkan. Ketentuan ini menjadi awal terlaksananya serangkaian mekanisme
perlindungan oleh OJK sebagaiman terdapat dalam rumusan beberapa Pasal dalam
POJK a quo./The rapid pace of global economic development has had a significant impact
on the renewal of all sectors, including the financial sector. The renewal of the
financial sector is marked by the emergence of financial technology. The presence
of Fintech is considered to have played a vital role in the escalation of a country's
economy. In addition, the financial sector encourages real economic growth
through the consolidation of capital and technological innovations. One type of
financial technology is peer to peer lending (p2pl) which is generally defined as a
form of money-lending service in which there are borrowers, lenders and service
providers by utilizing online technology media. The presence of P2PL in addition
to providing convenience in the field of financial services also provides new tasks
for the government, specifically related to regulations, POJK No.
01/POJK.07/2013 is one of the regulations governing these services where OJK as
the authorized institution in the financial sector has the task of carrying out
consumer supervision and protection.
Departing from this background explanation, this study aims to examine
how P2PL supervision efforts are based on market conduct principles and how the
protection of P2PL service users is related to the principle of good faith in terms of
POJK 01/POJK.07/2013.
The type of research used is normative research and is descriptive. The type
of data used is secondary data which consists of primary legal materials and
secondary legal materials. Data collection techniques used by the authors are
document studies and data analysis techniques using qualitative analysis
techniques.
Supervision of market conduct by OJK has not been carried out optimally.
This condition is because POJK No.01//POJK.07/2013 has not specifically
regulated the definition, form and mechanism of market conduct supervision by
OJK. With regard to the protection of users of p2pl services based on the principle
of good faith, it is represented in the provisions of Article 3 which requires the
existence of good faith from consumers/users in the form of providing all documents
regarding them accurately, honestly, clearly, and not misleadingly. This provision
is the beginning of the implementation of a series of protection mechanisms by the
OJK as contai