Abstract :
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia sebagaimana tertulis dalam undang-undang Nomor 12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak obyektif, yaitu pajak negara yang sebagaian besar penerimanya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. oleh sebab itu, wajar bila pemerintah pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dikembalikan untuk daerah yang bersangkutan. Pada dasarnya PBB mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia dan mengalami dari tahun ke tahun.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Duren Sawit tahun 2013, untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat wajib pajak Bumi dan bangunan, untuk mengetahui akar penyebab penghambat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan, dan untuk mengetahui tindakan efektif dari faktor penghambat dalam penanganan. Penelitian ini bersifat deskriptif ? korelasional dengan sampel sebanyak 30 orang dan data di analisis menggunakan analisis regresi dan korelasi pearson.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor penghambat dengan penerimaan PBB di Kecamatan Duren Sawit. Hal ini ditunjukan dengan (1) Variabel wajib pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,007. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel pokok Wajib Pajak lebih kecil dari 0,05 hal ini telah sesuai dengan penelitian (cari penelitian sejenis) (2) Variabel Pemungut Pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,006. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Petugas Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel pemungut pajak lebih kecil dari 0,05 hal ini telah sesuai dengan penelitian (cari penelitian sejenis)
(3) Variabel SPPT mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,013. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel SPPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel SPPT lebih kecil dari 0,05 hal ini telah sesuai dengan penelitian (cari penelitian sejenis)
(4) Variabel Bukti Layak Penerimaan PBB mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,011. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa variabel bukti layak penerimaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB karena tingkat signifikan yang dimiliki variabel pokok APBD lebih kecil dari 0,05 hal ini telah sesuai dengan penelitian (cari penelitian sejenis).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat saling berhubungan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan berdasarkan hasil diketahui bahwa indikator sumber daya manusia yang dilihat dari kualitas dan kuantitasnya dari segi pendidikan sudah memenuhi kriteria akan tetapi tingkat kesibukan di Jakarta khususnya Duren sawit yang tinggi. Begitu pula jika dilihat dari indikator sarana dan prasarana, tidak disediakannya sarana dan prasarana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang baik dan lengkap di Duren Sawit. Sedangkan untuk indikator dana, dana yang dikeluarkan besarnya tergantung realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sehingga biaya pemungutan tidak akan melebihi pemasukan pajaknya. Untuk indikator wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak dalam membayar masih sangat rendah dilihat dari perbandingan ketetapan wajib pajak dengan wajib pajak yang membayar pajaknya.
Oleh karena itu hendaknya pihak Kecamatan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai kepada daerah yang realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi, itu sebagai motivasi untuk agar lebih giat membayar pajaknya, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, petugas pemungut pajak hendaknya lebih giat dalam memungut pajak, Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu dilakukan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan wajib pajak, Pemberlakuan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan keliling seperti kepengurusan Surat Izin Mengemudi keliling, Memberikan sosialisasi tentang pembayaran Pajak Online sehingga Wajib Pajak dapat mengurus Pajak Bumi dan Bangunan dari rumah atau kantor sehingga Target penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai.