Abstract :
Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penerimaan Daerah merupakan sejumlah uang dan pendapatan lainnya yang masuk ke dalam kas daerah yang didapat dari seluruh asset yang dimiliki oleh daerah dan menambah nilai atas kekayaan daerah secara bersih dalam periode tahunan sesuai anggaran yang terkait. Pelaksanaan keuangan negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan dilaksanakan dengan tertib dan tertata untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan kewajiban pengolaan keuangan negara yang dapat diterapkan dalam akuntansi pemerintah, namun hal lain menjadi sebuah kendala dalam penerapan basis akuntansi pemerintah dikarenakan sifat pemerintah yang unik sehingga menjadi kesulitan untuk menemukan basis akuntansi yang pas untuk pemerintah. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk untuk mengetahui bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan SAP yang diinikasi dari komitmen, sarana dan prasarana, serta system informasi yang memadai dan mengetahui bagaimana kendala dan apa saja hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) nomor 71 tahun 2010. Kata Kunci: Penerapan, Standar Akuntansi, Pertanggungjawaban. /Regional finance is a right and obligation that a region has for the administration of a Regional Government. Regional revenue is an amount of money and other revenue that goes into the regional treasury which is obtained from all assets owned by the region and adds value to regional assets on a net basis in the annual period according to the related budget. The implementation of state finances is an obligation that must be carried out by the government and carried out in an orderly and orderly manner to achieve the objectives of implementing state financial management obligations that can be applied in government accounting, but other things become an obstacle in implementing government accounting bases due to the unique nature of government so that it becomes difficult to find a suitable accounting basis for the government. The purpose of this research is to find out how the readiness of the Regional Government of Sorong Regency in implemening SAP which is indicated by the commitment, facilities and infrastructure, as well as adequate information systems and to find out how the obstacles and what are the obstacles in the implementation of Government Regulations regarding Government Accounting Standards (SAP) number 71 of 2010
Keywords: Application, Accounting Standards, Accountabili