Abstract :
Salah satu penerimaan negara yang dalam beberapa tahun terakhir selalu melebihi target penerimaan negara adalah cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai. Kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan jumlah produksi yang dihasilkan dari produk tembakau/rokok, serta berdampak pada permintaan pasar yang menggerus daya belinya. Meski demikian, kebijakan penyesuaian tarif cukai serta operasi pengendalian rokok ilegal (Operasi Gempur) dinilai efektif mengendalikan penerimaan cukai hasil tembakau/rokok hingga akhir tahun 2020. Selain itu, kenaikan tarif cukai juga berkontribusi pada peningkatan jumlah penerimaan dari sektor kepabeanan. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Disamping itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan; Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal harus dilakukan secara terus menerus dan seiring dengan penerapan kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif dan penegakan hukum pidana setelah terjadinya suatu kejahatan, sedangkan kebijakan non penal lebih menitikberatkan pada tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebabnya. kejahatan itu sendiri, Keberhasilan upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap peredaran produk tembakau ilegal sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak. Tidak hanya sebatas upaya yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai, namun juga kepedulian berbagai pihak mulai dari pengusaha pabrik yang memproduksi rokok hingga pengecer rokok agar dapat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan dan penyadaran kepada masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, dan mengkonsumsi hasil tembakau atau rokok ilegal. Peneliti merekomendasikan peneliti selanjutnya untuk membahas upaya penal dan non penal dalam pemberantasan tindak pidana cukai, agar analisa yang dilakukan menjadi lebih lengkap, serta gunakan teori-teori lainnya sehingga dapat memberikan temuan-temuan terbaru terkait dengan upaya pemberantasan tindak pidana cukai.
Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Kejahatan, Cukai/ ABSTRACT
One of the state revenues which in recent years has always exceeded the target of state revenues is excise. Excise is a state levy imposed on certain goods that have the characteristics stipulated in the Excise Law. The economic conditions during the Covid-19 pandemic have had an impact on the decline in the number of productions resulting from tobacco products/cigarettes, as well as the impact on market demand, which has eroded its purchasing power. Nevertheless, the policy of adjusting the tariffs for excise duty as well as the operation to control illegal cigarettes (Operation iGempur) were considered effective in controlling the receipt of excise taxes on tobacco products/cigarettes until the end of the year 2020. In addition, the increase in excise tariffs also contributed to increasing the number of receipts from the customs sector. This research method is descriptive with a normative juridical approach. Besides, the author uses qualitative research methods, namely describing and analyzing phenomena, events, social activities, attitudes, beliefs, perceptions, thoughts of people individually and in groups. Based on the analysis that has been done, the researcher concludes; Law enforcement efforts in eradicating the circulation of excisable goods from illegal tobacco products must be carried out continuously and in tandem with the implementation of penal and non-penal policies. The penal policy is a form of crime prevention that focuses on repressive actions and criminal law enforcement after the occurrence of a crime, while the non-penal policy focuses more on preventive or preventive actions before the occurrence of a crime by eliminating the factors that cause the crime itself, The success of efforts to control and enforce laws against the circulation of illegal tobacco products is largely determined by the support of all parties. Not only limited to the efforts made by Customs and Excise officers, but also the concern of various parties ranging from factory entrepreneurs who produce cigarettes to cigarette retailers in order to comply with the provisions of the legislation in the field of excise. community leaders, religious leaders and public figures to guide and provide public awareness so as not to produce, distribute, sell, store, and consume tobacco products or illegal cigarette