Abstract :
Kepastian hokum atas hak-hak dasar karyawan/buruh merupakan upaya hukum
yang dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan
Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan pailit. Meskipun terdapat
perbedaan landasan hukum dan prosedur pelaksanaannya, namun upaya tersebut
merupakan semacam perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-hak karyawan
yang tidak diberikan oleh perusahaan. Mekanisme yang berlaku pada pengadilan
hubungan industrial, upaya pertama dilakukan melalui mekanisme bipartit dan
tripartit yang menghasilkan rekomendasi dari dinas tenaga kerja. Sementara itu untuk
permohonan pailit pada pengadilan niaga, mekanisme yang harus didahulukan yaitu
Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang diteliti yaitu; pertama
bagiamanakah kepastian hukum bagi karyawan sebagai kreditor berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang? dan kedua bagaimanakah Analisis Putusan Hakim
dalam perkara 108/Pdt.Sus-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /2020/
PN.Niaga.Jkt.Pst, terhadap PT. UFO Bisnis Kemitraan Bersama Syariah?
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang disebut
juga dengan penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini berfokus pada peraturan
perundang-undangan.
Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Lawrence M.Friedman yaitu
Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum serta Gustav Radbruch
dalam teori kepastian hukum.
Hasil akhir dari rangkaian pengajuan pailit adalah putusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, yang mewajibkan para pihak yang disebut kreditor dan debitor
untuk mematuhi isi putusan.Keterlibatan pengurus (kurator) yang merupakan perintah
dari majelis hakim, adalah wujud jaminan/kepastian perlindungan hukum terhadap
penyelesaian hak-hak karyawan. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan Statute
approach, Conceptual Approach dan Case Approach guna mengungkap secara jelas
terkait hasil penelitian. Hasil penelitian, menyatakan bahwa perlindungan hukum
terhadap hak-hak karyawan perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, melalui
permohonan pailit pada pengadilan niaga menunjukkan bahwa hak-hak karyawan
sebagai kreditor yang harus dilaksanakan oleh perseroan terbatas sebagai debitor.
Karyawan sebagai kreditor yang istimewa mendapatkan tempat yang diutamakan
(preferend) melalui pengurus (kurator) yang ditunjuk oleh majelis hakim guna
menyelesaikan hak-hak karyawan sebagai hutang yang harus diselesaikan dengan tata
cara melakukan penjualan terhadap asset debitor manakala tidak mencukupi.
Kata kunci: Kepastian/Perlindungan Hukum, Kepailitan, Hak-hak Karyawan/Legal certainty regarding the basic rights of employees/labor is a legal remedy
that can be filed through a lawsuit to the Industrial Relations Court and the
Commercial Court by filing a bankruptcy petition. Although there are differences
in the legal basis and implementation procedures, these efforts are a kind of legal
protection to realize employee rights that are not provided by the company. The
mechanism that applies to the industrial relations court, the first attempt is carried
out through a bipartite and tripartite mechanism which results in a
recommendation from the manpower office. Meanwhile, for the application for
bankruptcy in the commercial court, the mechanism that must take precedence is
the settlement of debt payment obligations (PKPU).
This research has two formulations of the problems studied; first how is legal
certainty for employees as creditors based on Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations? and how is
the analysis of the judge's decision in the case from 108/Pdt.Sus- PKPU
/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, is it in accordance with Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations?
The research method used is normative juridical research which is also known
as doctrinal law research. This type of research focuses on legislation.
This study uses Lawrence M. Friedman's legal systems theory, namely Legal
Substance, Legal Structure, and Legal Culture and Gustav Radbruch in the theory
of legal certainty.
The final result of a series of bankruptcy filings is a decision that has permanent
legal force, which requires the parties called creditors and debtors to comply with
the contents of the decision. The involvement of the board (curator), which is an
order from the panel of judges, is a form of guarantee/certainty of legal protection
against the settlement of employee rights. The approach is done by using Statute
approach, Conceptual Approach and Case Approach to clearly reveal the results
of the research. The results of the study stated that legal protection of the rights of
employees of a limited company which declared bankrupt, through a bankruptcy
application at the commercial court shows that the rights o