Pengangkatan Anak Harus Seagama Dengan Calon Anak Angkat Menurut Hukum Positif Ditinjau Pasal 28b Dan Pasal 28d Undang-Undang Dasar 1945
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siahaan, Leonardo Olefin's Hamonangan
Subject
Domain of the law of nations
Datestamp
2022-10-14 02:24:28
Abstract :
A. Nama : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan B. NIM : 1840050072 C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Perdata D. Judul : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 E. Halaman : 93 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran F. Kata Kunci : Pengangkatan anak, jaminan Konstitusi, anak angkat, orang tua angkat, hak pengangkatan anak G. Ringkasan Isi dalam pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat bertujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, akan tetapi maka dalam pengangkatan anak angkat ini, orang tua angkat harus memperhatikan tanggungjawabnya seperti bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri. Terkait pengangkatan anak di indonesia maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak (adopsi) yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945? Dan Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: 1. Staatsblad 1917 No. 129 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 110 / huk /2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian ini yang dituangkan dalam skripsi disimpulan bahwa frasa ?Calon Orang Tua Angkat Harus Seagama Dengan Agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat? di dalam Pasal 39 ayat 3 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak mencerminkan Pasal 28B dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 serta bertabrakan kepada kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak H. Daftar Acuan : 21 Buku + 1 Undang-Undang I. Dosen Pembimbing I : L. Elly A. M Pandiangan, S.H., M.H Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H, M.H./ A. Name : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan B. NIM : 1840050072 C. Specialty/Departmental Programs : civil law D. Title : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 E. Page : 93 Pages + Bibliography + Attachments F. Keywords : Adoption of a child, guarantee of the Constitution, adopted child, adoptive parents, right of adoption of the child G. Content Summary The adoption of an adopted child or the adoption of an adopted child aims to serve as their own biological child, however, in the adoption of an adopted child, the adoptive parents must pay attention to their responsibilities such as being responsible for their own biological child. Regarding the adoption of children in Indonesia, the process of adopting a child is to adopt a child, namely by giving status to his own biological child. The formulation of the problem in this thesis is How the adoption of a child must be of the same religion as the prospective adopted child according to positive law in terms of Article 28B of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia? and How should the adoption of a child be of the same religion as the prospective adopted child according to positive law in terms of Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia? This research is a normative research with the approach of legislation. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Staatsblad 1917 No. 129 , Circular Letter of the Supreme Court Number 6 of 1983 concerning the refinement of circular letter Number 2 of 1979 concerning the completion of examination of applications for ratification/appointment of children, Law number 35 of 2014 concerning child protection, Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption, Regulation Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia number: 110 / huk / 2009 regarding the requirements for child adoption. While secondary legal materials are obtained from books and other literature, tertiary legal materials are in the form of lega
A. Nama : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan B. NIM : 1840050072 C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Perdata D. Judul : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 E. Halaman : 93 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran F. Kata Kunci : Pengangkatan anak, jaminan Konstitusi, anak angkat, orang tua angkat, hak pengangkatan anak G. Ringkasan Isi dalam pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat bertujuan untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, akan tetapi maka dalam pengangkatan anak angkat ini, orang tua angkat harus memperhatikan tanggungjawabnya seperti bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri. Terkait pengangkatan anak di indonesia maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak (adopsi) yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945? Dan Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: 1. Staatsblad 1917 No. 129 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 110 / huk /2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kemudian dianalisis. Dari hasil penelitian ini yang dituangkan dalam skripsi disimpulan bahwa frasa ?Calon Orang Tua Angkat Harus Seagama Dengan Agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat? di dalam Pasal 39 ayat 3 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak mencerminkan Pasal 28B dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 serta bertabrakan kepada kepentingan yang terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak H. Daftar Acuan : 21 Buku + 1 Undang-Undang I. Dosen Pembimbing I : L. Elly A. M Pandiangan, S.H., M.H Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H, M.H./ A. Name : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan B. NIM : 1840050072 C. Specialty/Departmental Programs : civil law D. Title : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 E. Page : 93 Pages + Bibliography + Attachments F. Keywords : Adoption of a child, guarantee of the Constitution, adopted child, adoptive parents, right of adoption of the child G. Content Summary The adoption of an adopted child or the adoption of an adopted child aims to serve as their own biological child, however, in the adoption of an adopted child, the adoptive parents must pay attention to their responsibilities such as being responsible for their own biological child. Regarding the adoption of children in Indonesia, the process of adopting a child is to adopt a child, namely by giving status to his own biological child. The formulation of the problem in this thesis is How the adoption of a child must be of the same religion as the prospective adopted child according to positive law in terms of Article 28B of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia? and How should the adoption of a child be of the same religion as the prospective adopted child according to positive law in terms of Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia? This research is a normative research with the approach of legislation. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Staatsblad 1917 No. 129 , Circular Letter of the Supreme Court Number 6 of 1983 concerning the refinement of circular letter Number 2 of 1979 concerning the completion of examination of applications for ratification/appointment of children, Law number 35 of 2014 concerning child protection, Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption, Regulation Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia number: 110 / huk / 2009 regarding the requirements for child adoption. While secondary legal materials are obtained from books and other literature, tertiary legal materials are in the form of lega
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
