Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siahaan, Leonardo Olefin's Hamonangan
Subject
Domain of the law of nations
Datestamp
2022-10-14 02:24:28
Abstract :
A. Nama : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan
B. NIM : 1840050072
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Perdata
D. Judul : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39
AYAT 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
E. Halaman : 93 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pengangkatan anak, jaminan Konstitusi,
anak angkat, orang tua angkat, hak
pengangkatan anak
G. Ringkasan Isi
dalam pengangkatan anak angkat atau adopsi anak angkat bertujuan untuk
dijadikan sebagai anak kandung sendiri, akan tetapi maka dalam pengangkatan anak
angkat ini, orang tua angkat harus memperhatikan tanggungjawabnya seperti
bertanggung jawab terhadap anak kandungnya sendiri. Terkait pengangkatan anak
di indonesia maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak (adopsi)
yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Rumusan masalah
dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengangkatan anak harus seagama dengan
calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal 28B Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945? Dan Bagaimana pengangkatan
anak harus seagama dengan calon anak angkat menurut hukum positif ditinjau Pasal
28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945?
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Peraturan
Perundang-Undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan
hukum primer: 1. Staatsblad 1917 No. 129 , Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang
penyempurnaan pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak,
Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak,
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : 110 / huk /2009 tentang
persyaratan pengangkatan anak. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari
buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
kemudian dianalisis.
Dari hasil penelitian ini yang dituangkan dalam skripsi disimpulan bahwa frasa
?Calon Orang Tua Angkat Harus Seagama Dengan Agama yang dianut oleh Calon
Anak Angkat? di dalam Pasal 39 ayat 3 Terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak mencerminkan Pasal 28B dan Pasal 28D
Undang-Undang Dasar 1945 serta bertabrakan kepada kepentingan yang terbaik
untuk anak berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak H. Daftar Acuan : 21 Buku + 1 Undang-Undang
I. Dosen Pembimbing I : L. Elly A. M Pandiangan, S.H., M.H
Dosen Pembimbing II : Tomson Situmeang, S.H, M.H./ A. Name : Leonardo Olefin?s Hamonangan Siahaan
B. NIM : 1840050072
C. Specialty/Departmental Programs : civil law
D. Title : TINJAUAN NORMATIF PASAL 39
AYAT 3 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP
PASAL 28B DAN PASAL 28D ayat 1
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
E. Page : 93 Pages + Bibliography + Attachments
F. Keywords : Adoption of a child, guarantee of the
Constitution, adopted child, adoptive
parents, right of adoption of the child
G. Content Summary
The adoption of an adopted child or the adoption of an adopted child aims to
serve as their own biological child, however, in the adoption of an adopted child,
the adoptive parents must pay attention to their responsibilities such as being
responsible for their own biological child. Regarding the adoption of children in
Indonesia, the process of adopting a child is to adopt a child, namely by giving
status to his own biological child. The formulation of the problem in this thesis is
How the adoption of a child must be of the same religion as the prospective adopted
child according to positive law in terms of Article 28B of the 1945 Constitution of
the Unitary State of the Republic of Indonesia? and How should the adoption of a
child be of the same religion as the prospective adopted child according to positive
law in terms of Article 28D paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Unitary
State of the Republic of Indonesia?
This research is a normative research with the approach of legislation. The data
used is secondary data in the form of primary legal materials: Staatsblad 1917 No.
129 , Circular Letter of the Supreme Court Number 6 of 1983 concerning the
refinement of circular letter Number 2 of 1979 concerning the completion of
examination of applications for ratification/appointment of children, Law number
35 of 2014 concerning child protection, Government Regulation Number 54 of
2007 concerning the implementation of child adoption, Regulation Minister of
Social Affairs of the Republic of Indonesia number: 110 / huk / 2009 regarding the
requirements for child adoption. While secondary legal materials are obtained from
books and other literature, tertiary legal materials are in the form of lega