Abstract :
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang terjadi dalam suatu keluarga yang menimbulkan penderitaan secara fisik maupun mental bagi si korban. Adapun tindakan yang terjadi adalah penelantaran rumah tangga, pengancaman,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan: Nomor 519 K/Pid.Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid.Sus/2020, Nomor 93 K/Pid.Sus/2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum
normatif yaitu mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, hasil?hasil penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, pendapat hukum, surat kabar dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menujukan bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 90, 89, dan 351 KUHP serta Pasal 5 Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana undang-undang ini merupakan terobosan hukum yang positif dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi ranah publik. Penerapan hukum oleh hakim terhadap ketiga putusan dalam Putusan: Nomor 519 K/Pid.Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid.Sus/2020, dan Nomor 93 K/Pid.Sus/2018 menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga para terdakwa diharapkan jera akan perbuatannya, dapat merenungi perbuatannya dan memperbaiki sifatnya sebagaimana sesuai dengan tujuan teori pemidanaan itu sendiri serta mencegah masyrakat untuk melakukan tindakan KDRT./ Domestic violence is an act that occurs in a family that causes physical and
mental suffering to the victim. The actions that occur are neglect of the household, threats, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. The formulation of the problem in this study is how to regulate the law against perpetrators of domestic violence in Indonesia and the application of law to perpetrators of domestic violence (The Juridical Analysis of Judges' Decisions Against Domestic Violence Perpetrators (Decision Study: Number 519 K/Pid.Sus/2020, Number 4101 K/Pid.Sus/2020, Number 93 K/Pid.Sus/2018). The research methodology used is normative legal research, namely examining the law as a norm or applicable rule using a literature study in the form
of legal books, legislation, research results such as journals, theses, theses, dissertations, legal opinions, newspapers and others related to the subject under
study. The results showed that legal arrangements against perpetrators of domestic violence have been formulated explicitly in Articles 90, 89, and 351 of the Criminal Code and Article 5 of Law 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. These regulations is a positive legal breakthrough where private matters have become the public domain. The application of the law by the judge to the three
decisions in the Decision: Number 519 K/Pid.Sus/2020, Number 4101 K/Pid.Sus/2020, and Number 93 K/Pid.Sus/2018 shows that the judge's decision with the applicable laws and regulations, namely Law 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, so that the defendants are expected to be deterred by their actions, reflect on their actions, and improve their nature as in accordance with the objectives of the theory of punishment itself and prevent the public from committing crimes perform domestic violence.