Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sinaga, Mustika Indah Jelita
Subject
LAW
Datestamp
2022-08-30 06:32:53
Abstract :
Permasalahan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Bagaimana konstruksi yuridis
penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime dalam hukum positif di Indonesia?
(2) Bagaimana perbandingan penanganan tindak pidana transnational cybercrime di Indonesia dengan
Amerika Serikat dan Inggris? Metode Penelitian: Metode penelitian ini adalah yuridis normatif.
Pembahasan: Konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana transnational cybercrime
masih menggunakan KUHAP sebagai dasarnya dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang telah dirubah
menjadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019. Hal tersebut
menjadi kesulitan tersendiri oleh aparat penegak hukum, dikarenakan kasus-kasus transnational
cybercrime selalu berhubungan dengan Telecommunication Fraud, sehingga ketika terjadi
penangkapan, maka dilakukan prosedur lidik sesuai SOP dimana sering kali korbannya tidak berada di
dalam negeri atau ada di dalam negeri tapi tidak kelihatan/tidak muncul/tidak melapor. Akibatnya sulit
untuk pembuktiannya dan korbannya di luar negeri yang pada akhirnya kejahatan yang bisa ditemukan
adalah pelanggaran imigrasi. Perbandingan konstruksi yuridis penetapan tersangka dalam tindak pidana
transnational cybercrime di Indonesia dengan sistem hukum di negara-negara dengan teknologi
informasi terdepan tidak ada yang berbeda, yaitu kepolisian dapat menetapkan tersangka apabila sudah
memiliki 2 (dua) alat bukti permulaan. Namun demikian, untuk negara Amerika Serikat dan Inggris,
telah memiliki pengaturan khusus terkait dengan kejahatan cybercrime. Hal tersebut berbeda dengan
Indonesia yang masih menggunakan peraturan lama dalam menjerat pelaku tindak pidana transnasional
cybercrime.
Kata Kunci: Penetapan Tersangka, Pidana, Transnational Cybercrime / The problems in this study are divided into 2 (two), namely (1) How is the juridical construction of
determining suspects in transnational cybercrime crimes in positive law in Indonesia? (2) How does
the handling of transnational cybercrime in Indonesia compare with the United States and Britain?
Research Methods: This research method is normative juridical. Discussion: The juridical construction
of determining suspects in transnational cybercrime crimes still uses the Criminal Procedure Code as
the basis and is supported by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic
Transactions and Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2012 concerning
Management of Criminal Investigations which have been changed to Regulation of the Head of the
National Police of the Republic of Indonesia No. 6 of 2019. This has become a special difficulty for law
enforcement officers, because transnational cybercrime cases are always related to Telecommunication
Fraud, so that when an arrest occurs, then an investigation procedure is carried out according to the
SOP where often the victim is not in the country or is in the country but does not appear / does not
appear / does not report. As a result, it is difficult to prove it and its victims abroad, which in the end
the crimes that can be found are immigration violations. Comparison of the juridical construction of
determining suspects in transnational cybercrime crimes in Indonesia with the legal system in countries
with advanced information technology, there is no difference, namely the police can determine the
suspect if they already have 2 (two) initial evidence. However, for the United States and the United
Kingdom, there have been special arrangements related to cybercrime. This is different from Indonesia,
which still uses the old regulations to ensnare perpetrators of transnational cybercrime.
Keywords: Determination of Suspect, Criminal, Transnational Cybercrime