Abstract :
Tahun 2019, PT. Jakarta Propertindo selaku Badan Usaha milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, melalui anak perusahaan PT. Jakarta Utilitas Propertindo, mengumumkan rencana untuk membangun sebuah bangunan di taman dan lapangan basket di Perumahan Pluit Putri, Pluit Jakarta Utara. Rencana pembangunan ini adalah bentuk kerjasama dengan Bina Tunas Bangsa School untuk mendirikan bangunan sekolah. Akan tetapi, proses pembangunan sekolah mendapat respon penolakan dari masyarakat sekitar terdiri dari 3 (tiga) RT yang tergabung dalam Forum warga Pluit Putri. Awalnya penolakan dilakukan dengan protes kepada pihak Pemerintah setempat, lambat laun berkembang menjadi Gerakan sosial untuk mengekspresikan aspirasi penolakan pembangunan sekolah di perumahan Pluit Putri yang disalurkan dengan berbagai cara. Tujuan penelitian adalah mengetahui landasan warga Pluit Putri menolak rencana pembangunan Bina Tunas Bangsa School. Dinamika gerakan sosial dalam memperjuangkan kepentingannya. Serta pengaruh gerakan sosial terhadap rencana pembangunan sekolah. Metode penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yang dianalis dengan teori gerakan sosial baru menutut Pichardo, serta dinamika gerakan sosial dikaji dengan teori McAdam. Hasil penelitian mengambarkan, pertama, masyarakat menolak pembangunan sekolah, karena warga sekitar tidak dilibatkan dalam pembangunan yang terlaksana di tengah perumahan mereka, baik pada saat rencana pembangunan sekolah maupun perubahan zonasi tata ruang sebagian lahan menjadi fasilitas sekolah, yang diprediksi dengan adanya sekolah ditengah perumahan akan menimbulkan kemacetan dan kebisingan. Dengan demikian, Gerakan sosial mengangkat isu lingkungan dan administrasi. Kedua, Gerakan sosial warga Pluit Putri melakukan berbagai macam cara yakni pengaduan kepada DPRD DKI Jakarta, demonstrasi, hukum PTUN, media sosial dan massa, hingga keberatan proses administrasi yang saat ini sedang diperjuangkan. Ketiga, walaupun pembangunan tetap terlaksana namun melalui gerakan sosial warga terus mendesak agar penolakannya dapat berpengaruh terhadap rencana pembangunan, saat ini pengaruh lebih kearah memperlambat pembangunan sekolah yang telah diinformasikan sejak 2019, karna pembangunan sekolah yang masih belum rampung secara fisik hingga kini./ In 2019, PT. Jakarta Propertindo as a Regional Owned Enterprise of DKI Jakarta Province, through its subsidiary PT. Jakarta Utility Propertindo, announced plans to build a building in the park and basketball court at Pluit Putri Housing, Pluit, North Jakarta. This development plan is a form of collaboration with Bina Tunas Bangsa School to build a school building. However, the school construction process received a rejection response from the surrounding community consisting of 3 (three) RT who were members of the Pluit Putri Community Forum. Initially the refusal was carried out by protesting to the local government, gradually it developed into a social movement to express the aspiration to reject the construction of schools in Pluit Putri housing which was distributed in various ways. The purpose of the study was to find out the basis for the people of Pluit Putri to reject the development plan of Bina Tunas Bangsa School. The dynamics of social movements in fighting for their interests. As well as the influence of social movements on school development plans. This research method is descriptive qualitative, which is analyzed with the theory of new social movements according to Pichardo, and the dynamics of social movements are analyzed using McAdam's theory. The results of the study illustrate, first, that the community rejects the construction of schools, because local residents are not involved in the development that is carried out in the middle of their housing, both at the time of the school construction plan and the change in the spatial zoning of part of the land into school facilities, which is predicted by the presence of a school in the middle of housing. cause congestion and noise. Thus, the social movement raised environmental and administrative issues. Second, the Pluit Putri social movement carried out various ways, namely complaints to the DKI Jakarta DPRD, demonstrations, PTUN laws, social media and mass media, to objections to the administrative process that is currently being fought for. Third, although construction is still ongoing, through social movements, residents continue to urge that their refusal can affect development plans, currently the influence is more towards slowing school construction which has been informed since 2019, because school construction has not been physically completed until now