Abstract :
Penyelundupan garmen merupakan permasalahan yang harus diperhatikan pemerintah Indonesia karena penyelundupan tersebut dapat menyebabkan kerugian dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Indonesia dalam mengatasi aksi penyelundupan garmen di perbatasan provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kejahatan transnasional, garment smuggling dan border security. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus yang dalam pengambilan sumber menggunakan data primer yaitu melalui wawancara dengan instansi pemerintah Bea Cukai Atambua dan data sekunder yaitu melalui dokumentasi dengan menelaah buku maupun website mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian menjelaskan penyelundupan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang berlokasi di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Malaka, TTU. Wilayah perbatasan sering menjadi pusat kejahatan dan cenderung di dominasi oleh isu dan masalah seperti imigran gelap, penyelundupan, pencurian dan kejahatan transnasional lainnya. Fokus penelitian ini adalah penyelundupan garmen. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam memberantas pelanggaran yang terjadi di perbatasan yaitu mengawasi barang keluar-masuk di perbatasan antara Indonesia dengan negara lainnya. Berbagai upaya yang dilakukan DJBC Atambua dalam mengatasi penyelundupan garmen yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan melakukan Sosialisasi mengenai dampak penyelundupan oleh Bea Cukai kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berkontribusi secara langsung terhadap penyelundupan, Kerja sama antara Bea Cukai dan instansi pemerintah lain, sekolah, universitas atau lembaga lainnya. Pendekatan represif dilakukan dengan melakukan kegiatan operasi, patroli atau pengawasan di perbatasan oleh Bea Cukai/Garment smuggling is a problem that the Indonesian government must pay attention to because such smuggling can cause domestic losses. This study aims to determine Indonesia's strategy in dealing with garment smuggling at the border between East Nusa Tenggara (NTT) and Timor Leste. The concepts used in this research are transnational crime, garment smuggling and border security. This research uses a qualitative method with a case study model in which primary data is used in taking sources, namely through interviews with the Atambua Customs and Excise government agencies and secondary data, namely through documentation by reviewing books and websites regarding the problems studied. The results of the study explain the smuggling that occurs in the border area of Indonesia and Timor Leste which is located in East Nusa Tenggara, Belu Regency, Malacca, TTU. Border areas are often the center of crime and tend to be dominated by issues and problems such as illegal immigrants, smuggling, theft and other transnational crimes. The focus of this research is garment smuggling. Therefore, the Indonesian government through the Directorate General of Customs and Excise as one of the agencies that has an important role in eradicating violations that occur at the border is supervising goods in and out of the border between Indonesia and other countries. Various efforts have been made by DJBC Atambua in dealing with garment smuggling, namely the preventive approach and the repressive approach. The preventive approach is carried out by conducting socialization on the impact of smuggling by Customs to the community, inviting the public to contribute directly to smuggling, cooperation between Customs and other government agencies, schools, universities or other institutions. The repressive approach is carried out by carrying out operations, patrols or surveillance activities at the border by Customs and Excise