Abstract :
Salah satu misi dunia usaha perbankan adalah menerima simpanan baik
berupa giro ataupun jenis tabungan lainnya. Dana ini dibutuhkan bank dalam
menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri.
Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus
melakukan pembaharuan dalam menawarkan layanan jasa perbankan.
Perlindungan hukum bagi nasabah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum diatur secara tegas.
Untuk itu diperlukan pemaparan tentang norma yuridis terhadap hubungan dan
kedudukan lembaga penjamin simpanan dengan bank, tanggung jawab lembaga
penjaminan simpanan terhadap bank dan nasabah bank, kewajiban bank agar
mendapat perlindungan dari lembaga penjamin simpanan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat?deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh
kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni
pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif
untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang
ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan bank dan nasabah penyimpan
dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh
asas kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan
kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan alau fiduciary relation yang
didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank'
Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas
tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah' Dalam hal bank tidak dapat
melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab
membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu' Adapun
simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank' Hal ini
disebabkan bank yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta penjaminan
Berdasarkan hasil penelitian disarankan hendaknya LPS mampu untuk
melakukan tugas dan wewenangnya secara transparan, fairness, akuntabel
didasarkan pada prinsip good governance dan good corporate governance, sehinga
dapat menjaga citra dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat