KEDUDUKAN RAJA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
ADAT DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (SBT)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Sorong
Author
RUSDI SEHWAKY, RUSDI SEHWAKY
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-10-03 01:52:23
Abstract :
ABSTRAK RUSDI SEHWAKY (20163300136), Kedudukan Raja Dalam Sistem Pemerintahan Adat, di bimbing oleh KARIADI. SH, MH Sebagai pembimbing I dan DR. A. SAKTI R.S. RAKIA, SH, MH sebagai pembimbing II. Pemerintahan negeri adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat saat ini di kabupaten seram bagian timur khususnya goran riun untuk menyatakan sistem pembagian wilayah pemerintahan di tingkat desa. istilah negeri menggantikan status desa atau kelurahan yang digunakan di suku goran riun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengangkatan, pemberhentian dan kedudukan Raja dalam sistem pemerintahan adat di kabupaten seram bagian timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang mengkaji dan menguji ketentuan hukum lainnya atau norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa raja atau yang disebut pemerintah negeri ialah puncak tertinggi di dalam suatu negeri yang kedudukannya di angkat berdasarkan hukum adat dan hukum positif, secara hukum adat di angkat langsung oleh sineri negeri (etar hat), secara hukum positif dapat dirujuk pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif. Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Kedudukan, Pengangkatan Kepala Negeri.
ABSTRAK RUSDI SEHWAKY (20163300136), Kedudukan Raja Dalam Sistem Pemerintahan Adat, di bimbing oleh KARIADI. SH, MH Sebagai pembimbing I dan DR. A. SAKTI R.S. RAKIA, SH, MH sebagai pembimbing II. Pemerintahan negeri adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat saat ini di kabupaten seram bagian timur khususnya goran riun untuk menyatakan sistem pembagian wilayah pemerintahan di tingkat desa. istilah negeri menggantikan status desa atau kelurahan yang digunakan di suku goran riun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengangkatan, pemberhentian dan kedudukan Raja dalam sistem pemerintahan adat di kabupaten seram bagian timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang mengkaji dan menguji ketentuan hukum lainnya atau norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa raja atau yang disebut pemerintah negeri ialah puncak tertinggi di dalam suatu negeri yang kedudukannya di angkat berdasarkan hukum adat dan hukum positif, secara hukum adat di angkat langsung oleh sineri negeri (etar hat), secara hukum positif dapat dirujuk pada Peraturan Daerah No 6 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Negeri/Negeri Administratif. Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Kedudukan, Pengangkatan Kepala Negeri.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
