Peranan Kepolisian di Dalam Penyidikan Kasus Pertanahan Eks HGU PTPN II Wilayah Sumatera Utara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Bahar, Suriadi
Subject
peran kepolisian
Datestamp
2019-04-01 07:38:03
Abstract :
Persoalan hak-hak atas tanah yang sampai saat ini menduduki urutan pertama dalam kasus-kasus hukum di Indonesia. Hal itu terjadi disebabkan karena rumitnya permasalahan hukum yangmengitari persoalan-persoalan pertanahan. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik Polri mendapat kesulitan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak direksi PTPN II adalah merupakan peristiwa pidana yang telah memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hl tesebut,maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : bagaimana pengaturan hukum tentang penyidik tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, faktor apa yang menyebabkan keterbatasan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus pertanahan dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam internal kepolisisan untuk mengatasi posisi penyidik dalam menganani tindak pidana pertanahan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan pendekatan doktrinal riset serta nondoktrina riset
Persoalan hak-hak atas tanah yang sampai saat ini menduduki urutan pertama dalam kasus-kasus hukum di Indonesia. Hal itu terjadi disebabkan karena rumitnya permasalahan hukum yangmengitari persoalan-persoalan pertanahan. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik Polri mendapat kesulitan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak direksi PTPN II adalah merupakan peristiwa pidana yang telah memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sehubungan dengan hl tesebut,maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : bagaimana pengaturan hukum tentang penyidik tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sumatera Utara, faktor apa yang menyebabkan keterbatasan kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus pertanahan dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam internal kepolisisan untuk mengatasi posisi penyidik dalam menganani tindak pidana pertanahan. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut, digunakan pendekatan doktrinal riset serta nondoktrina riset
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
