Tanggung Jawab Direktur BUMN dalam Hal Terjadinya Tindalk PIdana Korupsi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Medan Area
Author
Simamora, Janes H
Subject
tipikor
Datestamp
2019-04-08 04:25:27
Abstract :
Terjadi inkosistensi ataupun kontradiktif diantara beberapa undang - undang, tentang pengaturan keuangan negara yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga berpengaruh pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan dukungan Observasi Yuridis. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, dengan penelitian menggunakan Data Sekunder, dan disajikan dengan pembahasan bersifat Deskriptif Analitif Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan yang bersifat privat yang ditinjau dari hukum perusahaan diperkuat dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terbit pada Agustus 2006 Tentang Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki perbedaan penafsiran dan pengaturan dengan peraturan yang bersifat publik, tentang kedudukan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keuangan negara, hal ini juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ancaman sanksi Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan arnandemen I supervisi terhadap peraturan - peraturan yang tidak sinkron tersebut, agar didapatkan kepastian hukum, khususnya untuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
Terjadi inkosistensi ataupun kontradiktif diantara beberapa undang - undang, tentang pengaturan keuangan negara yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga berpengaruh pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Normatif dengan dukungan Observasi Yuridis. Data yang digunakan adalah data kepustakaan, dengan penelitian menggunakan Data Sekunder, dan disajikan dengan pembahasan bersifat Deskriptif Analitif Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peraturan yang bersifat privat yang ditinjau dari hukum perusahaan diperkuat dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia terbit pada Agustus 2006 Tentang Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki perbedaan penafsiran dan pengaturan dengan peraturan yang bersifat publik, tentang kedudukan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap keuangan negara, hal ini juga berpengaruh terhadap pertanggungjawaban direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas ancaman sanksi Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan arnandemen I supervisi terhadap peraturan - peraturan yang tidak sinkron tersebut, agar didapatkan kepastian hukum, khususnya untuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
