Abstract :
Kebijakan pembangunan, untuk secara benar meletakkan titik berat
otonomi pada daerah haruslah benar-benar diartikan sebagai peluang sekaligus
tantangan bagi pembangunan bangsa dimasa depan. Oleh karena itu, tidak ada
pilihan lain kecuali memberi perhatian secara seksama tentang arti penting kompetensi
SDM pemerintah untuk terus-menerus ditingkatkan secara konsisten
dan berkesinambungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat
penguasaan kompetensi SDM pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan variabel konsep kompetensi generik civil service
college (CSC) dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi rumusan
perkembangan SDM melalui ragam pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan
untuk peningkatan kompetens SDM dalam menghadapi era desentralisasi. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan
jumlah sampel responden 105 orang dari 105 orang jumlah populasi. Pengambilan
sampel responden berdasarkan probability sampling.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat penguasaan kompetensi
sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan konsep kompetensi generik civil service college (CSC) yang meliputi
8 ( delapan) sub variabel yaitu kompetensi kerja sama tim, kompetensi
komunikasi, kompetensi adaptasi terhadap perubahan, kompetensi kepuasan
pelanggan, kompetensi pemecahan masalah, kompetensi kepemimpinan,
kompetensi pencapaian tujuan, dari kompetensi efektifitas pribadi secara rata-rata
kurang baik karena tanggapan responden berada pada posisi nilai antara 40% -
55%, kecuali kompetensi komunikasi yang secara rata-rata baik karena memiliki
nilai 56,5%. Hasil analisis net balance (selisih bersih) jawaban sangat baik dan
baik dikurangi jawaban kurang baik dan tidak baik secara rata-rata tanggapan
responden tentang sub variabel 8 ( delapan) kompetensi menunjukkan hasil positif
dan mendukung pertanyaan yang diajukan. Peningkatan pemahaman mengenai
peraturan PNS dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai.
Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sumatera Utara
mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami penurunan. Kondisi saat ini
menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang
diharapkan.