ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM MENURUT
UNDANG-UNDANG KENOTARIATAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Nasaruddin, Nur Indah sari
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-12-18 02:40:35
Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan ditinjau dar iaspek yuridis; dan (2) Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normative dan empiris. Pendekatan penelitian yang mengkajiaturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktianformal dan pembuktianmateriil, sehingga bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat para pihak sebagai akta otentik.Selanjutnya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggungjawab secara moril baik yang bersifat perdata maupun pidana, dimana notaris dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak dalam akta agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, pembuatan akta yang dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah akta yang kehilangan otensitasnya, sehingga hanya berguna sebagai alat bukti akta dibawah tangan atau akta itu dapat batal demi hukum. Jadi, ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang dilakukannya
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan ditinjau dar iaspek yuridis; dan (2) Mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dihadapannya.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normative dan empiris. Pendekatan penelitian yang mengkajiaturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-Undang Kenoktariatan adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, dimana akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktianformal dan pembuktianmateriil, sehingga bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan mengikat para pihak sebagai akta otentik.Selanjutnya tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggungjawab secara moril baik yang bersifat perdata maupun pidana, dimana notaris dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak dalam akta agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun, pembuatan akta yang dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah akta yang kehilangan otensitasnya, sehingga hanya berguna sebagai alat bukti akta dibawah tangan atau akta itu dapat batal demi hukum. Jadi, ancaman terhadap kesalahan yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta tersebut, kepadanya dapat dituntut pembayaran denda ataupun segala biaya yang telah dikeluarkan, ganti rugi dan bunga untuk pelanggaran yang dilakukannya
File :
0122.02.41.2014 SAMPUL.pdf
0122.02.41.2014 LEMBAR PENGESAHAN.pdf
0122.02.41.2014 BAB V PENUTUP.pdf
0122.02.41.2014 KATA PENGANTAR.pdf
0122.02.41.2014 ABSTRAK.pdf
0122.02.41.2014 DAFTAR ISI.pdf
0122.02.41.2014 DAFTAR PUSTAKA.pdf
0122.02.41.2014 BAB I PENDAHULUAN.pdf
0122.02.41.2014 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
0122.02.41.2014 BAB III METODE PENELITIAN.pdf
0122.02.41.2014 BAB IV HASIL PEMBAHASAN.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
