Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas
Tanah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Rijal, Syamsul
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-06-10 02:53:16
Abstract :
Syamsul Rijal. Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas Tanah (dibimbing oleh H. Sufirman Rahman, H. Syahruddin Nawi, Ilham Abbas.). Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Hakikat Reklamasi Pantai dalam Perolehan Hak Atas Tanah; (2) mengetahui dan menganalisis mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah reklamasi; (3) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Faktor yang mempengaruhi Perolehan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai. Tipe Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Bahwa Hakikat reklamasi pantai dalam perolehan hak atas tanah merupakan kemanfaatan lingkungan yang berkeadilan dengan mengubah pantai (air laut) menjadi daratan. Kedua, Behwa Pendaftaran hak atas tanah Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh pihak pelaksana reklamasi kepada kantor atr/bpn dilaksanakan sesuai dengan ketentaun PP Nomor 24 Tahun 1997 dan selanjutnya pihak kantor atr/bpn dalam hal ini pejabat terkait yang berwenang melakukan Penetapan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menghasilkan dokumen berupa sertipikat hak atas tanah. Ketiga Bahwa dalam perolehan hak atas tanah reklamasi pantai ada Faktor yang mempengaruhi yaitu subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasana. Rekomendasi pada penelitian ini, Pertama Bahwa Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pemberian ijin reklamasi pantai dan hak atas tanah reklamasi pantai perlu menjalankan reformasi hukum pertanahan secara konsisten agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus ada harmonisasi kebijakan agraria secara menyeluruh. Kedua Bahwa kebijakan pemberian hak atas tanah bagi pemohon dapat mencapai tujuannya sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pemerintah melibatkan masyarakat, lembaga adat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kebijakan pemberian hak atas tanah reklamasi pantai di Indonesia.
Syamsul Rijal. Hakikat Reklamasi Pantai Perolehan Hak Atas Tanah (dibimbing oleh H. Sufirman Rahman, H. Syahruddin Nawi, Ilham Abbas.). Penelitian ini bertujuan : (1) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Hakikat Reklamasi Pantai dalam Perolehan Hak Atas Tanah; (2) mengetahui dan menganalisis mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah reklamasi; (3) mengetahui dan menganalisis serta menemukan Faktor yang mempengaruhi Perolehan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai. Tipe Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris, selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Bahwa Hakikat reklamasi pantai dalam perolehan hak atas tanah merupakan kemanfaatan lingkungan yang berkeadilan dengan mengubah pantai (air laut) menjadi daratan. Kedua, Behwa Pendaftaran hak atas tanah Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh pihak pelaksana reklamasi kepada kantor atr/bpn dilaksanakan sesuai dengan ketentaun PP Nomor 24 Tahun 1997 dan selanjutnya pihak kantor atr/bpn dalam hal ini pejabat terkait yang berwenang melakukan Penetapan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menghasilkan dokumen berupa sertipikat hak atas tanah. Ketiga Bahwa dalam perolehan hak atas tanah reklamasi pantai ada Faktor yang mempengaruhi yaitu subtansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasana. Rekomendasi pada penelitian ini, Pertama Bahwa Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pemberian ijin reklamasi pantai dan hak atas tanah reklamasi pantai perlu menjalankan reformasi hukum pertanahan secara konsisten agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus ada harmonisasi kebijakan agraria secara menyeluruh. Kedua Bahwa kebijakan pemberian hak atas tanah bagi pemohon dapat mencapai tujuannya sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga pemerintah melibatkan masyarakat, lembaga adat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kebijakan pemberian hak atas tanah reklamasi pantai di Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
