TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMAKZULAN PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Arifin, Rio Ramadhan
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-14 06:33:09
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui prosedur pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta untuk memahami kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan subject heading dan material heading dan teknik analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur impeachment berawal dari Pendapat DPR yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pendapat tersebut benar adanya kemudian DPR melanjutkan ke MPR untuk dimemberikan putusan final. Selain itu penelitian ini membahas mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan impeachment.Kepada Mahakamah Konstitusi diharapkan untuk perlunya membuat PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) mengenai prosedur impeachment yang mengatur secara detil mengenai harus memuat ketentuan prosedural beracara di MK. Mulai dari awal prosedur mendaftarkan permohonan, isi dan syarat-syarat permohonan, penetapan hari sidang pertama, pemanggilan para pihak, saksi dan ahli, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan pendahuluan, prosedur beracara beracara pada sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian, mekanisme rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan, serta isi putusan MK. Salah satu masukan dari hasil penelitian adalah rancangan PMK yang dilampirkan beserta laporan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui prosedur pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta untuk memahami kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan subject heading dan material heading dan teknik analisis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur impeachment berawal dari Pendapat DPR yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi memutus bahwa pendapat tersebut benar adanya kemudian DPR melanjutkan ke MPR untuk dimemberikan putusan final. Selain itu penelitian ini membahas mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan impeachment.Kepada Mahakamah Konstitusi diharapkan untuk perlunya membuat PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) mengenai prosedur impeachment yang mengatur secara detil mengenai harus memuat ketentuan prosedural beracara di MK. Mulai dari awal prosedur mendaftarkan permohonan, isi dan syarat-syarat permohonan, penetapan hari sidang pertama, pemanggilan para pihak, saksi dan ahli, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan pendahuluan, prosedur beracara beracara pada sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian, mekanisme rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan, serta isi putusan MK. Salah satu masukan dari hasil penelitian adalah rancangan PMK yang dilampirkan beserta laporan ini.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
