TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
A. HI Yahya, Moh Fauzan Adzima
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-14 06:33:48
Abstract :
Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui Untuk mengetahui danmenganalisis Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukumPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan memahami materi muatanPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifmenggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakanbahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangundangandan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya denganbahan hukum primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum PeraturanKomisi Pemilihan Umum meski tidak secara eksplisit ditegaskan dalamperaturan perundang-undangan, namun KPU sebagai lembagakonstitusional, memiliki kewenangan untuk membentuk aturan yangberkekuatan hukum mengikat, ketetapannya bersifat keluar dan berlakudalam sistem hukum nasional dan materi muatan yang terkandung dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum sekurang-kurangnya memuat: 1)Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; 2) Perintah suatuUndang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3) Pemenuhankebutuhan hukum dalam masyarakat; 4) Pengisi kekosongan hukum(rechtsvacuum); dan 5) Memuat hal-hal teknis guna mewujudkanberjalannya pemilihan umum yang demokratis.Rekomendasikan dari penelitian ini adalah Sebaiknya KomisiPemilihan Umum (KPU) dalam membentuk Peraturan KPU kiranya perluuntuk memperhatikan dasar pembentukan, tersebut dapat menjadi salahsatu upaya penguatan Peraturan KPU sebagai instrumen hukum yangdimiliki KPU agar tetap tercipta harmonisasi dalam tatanan hierarkiperaturan perundang-undangan di Indonesia dan ebaiknya materi muatanPeraturan KPU agar tidak terjadi ketidakjelasan batasan materi dantumpang tindahnya peraturan terhadap peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi.
Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui Untuk mengetahui danmenganalisis Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukumPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan memahami materi muatanPeraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptifmenggunakan data primer dan sekunder dengan dengan menggunakanbahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundangundangandan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya denganbahan hukum primer.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan Hukum PeraturanKomisi Pemilihan Umum meski tidak secara eksplisit ditegaskan dalamperaturan perundang-undangan, namun KPU sebagai lembagakonstitusional, memiliki kewenangan untuk membentuk aturan yangberkekuatan hukum mengikat, ketetapannya bersifat keluar dan berlakudalam sistem hukum nasional dan materi muatan yang terkandung dalamPeraturan Komisi Pemilihan Umum sekurang-kurangnya memuat: 1)Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945; 2) Perintah suatuUndang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3) Pemenuhankebutuhan hukum dalam masyarakat; 4) Pengisi kekosongan hukum(rechtsvacuum); dan 5) Memuat hal-hal teknis guna mewujudkanberjalannya pemilihan umum yang demokratis.Rekomendasikan dari penelitian ini adalah Sebaiknya KomisiPemilihan Umum (KPU) dalam membentuk Peraturan KPU kiranya perluuntuk memperhatikan dasar pembentukan, tersebut dapat menjadi salahsatu upaya penguatan Peraturan KPU sebagai instrumen hukum yangdimiliki KPU agar tetap tercipta harmonisasi dalam tatanan hierarkiperaturan perundang-undangan di Indonesia dan ebaiknya materi muatanPeraturan KPU agar tidak terjadi ketidakjelasan batasan materi dantumpang tindahnya peraturan terhadap peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
