ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM RANGKA MENGAWASI KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Rizqullah, Muh. Alif
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-14 06:33:51
Abstract :
Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis perundang-undangan yang menyangkut penggunaan Hak Angket dalam mengawasi kebijakan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, Hak Angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPRD dan kepala daerah merupakan mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kedua institusi tersebut merupakan unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Melihat kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka terlihat adanya ketergantungan dan saling membutuhkan dalam menjalankan perannya. Kewenangan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan menghadirkan tantangan tersendiri, dan fungsi ini salah satu langkah bagi DPRD untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada publik. Namun, hal tersebut juga dapat membuat Lembaga tersebut dengan mudah jatuh kedalam lubang politik praktis atau korupsi, dan tidak lagi menjamin DPRD sebagai alat untuk memantau ektifitas pelaksanaan peraturan daerah dan agenda pembangunan daerah.
Penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis perundang-undangan yang menyangkut penggunaan Hak Angket dalam mengawasi kebijakan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu bahan yang diperoleh dari Studi Pustaka dan Bahan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, Hak Angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. DPRD dan kepala daerah merupakan mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kedua institusi tersebut merupakan unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah. Melihat kedudukan Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka terlihat adanya ketergantungan dan saling membutuhkan dalam menjalankan perannya. Kewenangan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan menghadirkan tantangan tersendiri, dan fungsi ini salah satu langkah bagi DPRD untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada publik. Namun, hal tersebut juga dapat membuat Lembaga tersebut dengan mudah jatuh kedalam lubang politik praktis atau korupsi, dan tidak lagi menjamin DPRD sebagai alat untuk memantau ektifitas pelaksanaan peraturan daerah dan agenda pembangunan daerah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
