KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP SISTEM OUTSOURCING
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Eky Saputra, Andi Muhammad
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-09-15 02:09:27
Abstract :
Tujuan penelitian ini guna mengatahui fungsi Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Sistem Outsourcing di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga riset sosio-legal. Sumber data yang digunakan ialah data primer,yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Penulis selanjutnya menganalisis data-data yang di peroleh untuk menghasilkan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi dari Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Sistem Outsourcing ialah dimulai dari penyusunan program, pelaksanaan dan penyidikan kegiatan Outsourcing yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Kegiatan Outsourcing, Pemeriksaan Kinerja Outsourcing, dan Pemeriksaan pelanggaran dalam kegiatan Outsourcing terhadapa pemakai dan penyedia jasa Outsourcing Dengan Tujuan Tertentu hingga meminimalisi pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja Outsourcing serta rekomendasi-rekomendasi terhadap entitas.
Tujuan penelitian ini guna mengatahui fungsi Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Sistem Outsourcing di wilayah Sulawesi Selatan. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian penelitian hukum non doktrinal atau disebut juga riset sosio-legal. Sumber data yang digunakan ialah data primer,yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli. Penulis selanjutnya menganalisis data-data yang di peroleh untuk menghasilkan kesimpulan data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi dari Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Sistem Outsourcing ialah dimulai dari penyusunan program, pelaksanaan dan penyidikan kegiatan Outsourcing yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi Pemeriksaan Kegiatan Outsourcing, Pemeriksaan Kinerja Outsourcing, dan Pemeriksaan pelanggaran dalam kegiatan Outsourcing terhadapa pemakai dan penyedia jasa Outsourcing Dengan Tujuan Tertentu hingga meminimalisi pelanggaran yang terjadi terhadap tenaga kerja Outsourcing serta rekomendasi-rekomendasi terhadap entitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
