DETAIL DOCUMENT
PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI TANAH SAWAH DI DESA TEPPO KECAMATAN POLEANG KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muslim Indonesia
Author
Utami, Amelia Mentari
Subject
K Law (General) 
Datestamp
2023-09-15 06:33:10 
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di desa teppo kecamatan poleang timur kabupaten bombana provinsi sulawesi tenggara dan untuk mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan perjanjian gadai tanah sawah.Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian ini dilakukan satu lokasi, yaitu di Desa Teppo Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana.Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian gadai tanah sawah di Desa teppo dilakukan secara tertulis dan lisan Dimana dalam perjanjian dimuat mengenai waktu pengembalian gadai tanah sawah yang lebih sering dilakukan tanpa jangka waktu sehingga tidak sesuai dengan pasal 7 Undang-undang No 56 Tahun 1960 bahwa selama 7 tahun perjanjian berlangsung maka penerima gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemberi gadai. Dan faktor yang mendorong masyarakat desa teppo melakukan perjanjian gadai sawah adalah faktor adat kebiasaan, faktor dana atau modal, dan faktor ekonomi.Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan pemerintah di desa teppo ataupun instansi pertanahan agar dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat khususnya kepada pemberi dan penerima gadai tanah sawah untuk dapat memberikan pemahaman terkait dengan peraturan yang mengatur gadai tanah pertanian dalam pasal 7 Undang-undang No 56 Tahun 1960. Diharapkan setelah masyarakat mengetahui pelaksanaan pengembalian perjanjian gadai yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang No 56 Tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian pengembalian tanah tersebut dikembalikan tanpa tebusan selama 7 tahun berlangsung perjanjian gadai. Maka pemberi dan penerima gadai dalam melaksanakan harus menghadirkan dan membuat perjanjian secara tertulis sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang agar tidak ada perselisihan pada saat pengembalian gadai sawah tersebut. 
Institution Info

Universitas Muslim Indonesia