TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH ( STUDI DI DINAS PERIZINAN KABUPATEN LOMBOK UTARA )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Mataram
Author
ANGLY, FHARISCA ALYA MANDALA
Subject
342 Hukum Tata Negara
Datestamp
2024-09-19 01:30:16
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrument hukum penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara dan prosedur perizinan berusaha. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana instrument hukum penyelenggaraan izin berusaha dikabupaten Lombok Utara. 2). Bagaimana prosedur penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan melalukan observasi, penelitian ini di laksanakan di Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instrument dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Implementasi terhadap tahap kepengurusan izin usaha harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi dan memenuhi persyaratan teknis, setiap tahapan proses pemohon datang ke dinas untuk melakukan pendftaran selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui instrument hukum penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara dan prosedur perizinan berusaha. Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1). Bagaimana instrument hukum penyelenggaraan izin berusaha dikabupaten Lombok Utara. 2). Bagaimana prosedur penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris dengan melalukan observasi, penelitian ini di laksanakan di Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lombok Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Instrument dalam penyelenggaraan perizinan berusaha yang diatur di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Implementasi terhadap tahap kepengurusan izin usaha harus terlebih dahulu memenuhi syarat administrasi dan memenuhi persyaratan teknis, setiap tahapan proses pemohon datang ke dinas untuk melakukan pendftaran selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
