Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Author
Edwind, Edwind
Subject
634.9 Forestry
Datestamp
2023-09-06 01:17:03
Abstract :
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumbersumber yang legal yang dapat diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu/LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. Seiring berjalannya waktu regulasi tersebut mengalami penyempurnaan. Peraturan terakhir yang mengenai SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Peraturan ini mencakup standar dan pedoman mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang juga berlaku untuk IUIPHHK dan IPK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 2. Untuk mengidentifikasi Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia dalam proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Seluruh rangkaian penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan dari awal bulan Maret sampai dengan akhir Mei 2021 di Kantor PT. Borneo Wanajaya Indonesia . Penelitian ini merupakan penelitian Desk Study yang memanfaatkan laporan ? laporan dan wawancara dalam metodologi pengumpulan data, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah salah satu inisiatif pemerintah yang muncul untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diproduksi di Indonesia berasal dari sumbersumber yang legal yang dapat diverifikasi. SVLK diterapkan melalui mekanisme sertifikasi oleh pihak independen (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu/LVLK) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. SVLK mulai berlaku pada Juni 2009 sejak Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009. Seiring berjalannya waktu regulasi tersebut mengalami penyempurnaan. Peraturan terakhir yang mengenai SVLK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Peraturan ini mencakup standar dan pedoman mengenai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang juga berlaku untuk IUIPHHK dan IPK. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). 2. Untuk mengidentifikasi Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia dalam proses pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Seluruh rangkaian penelitian direncanakan selama 3 (tiga) bulan dari awal bulan Maret sampai dengan akhir Mei 2021 di Kantor PT. Borneo Wanajaya Indonesia . Penelitian ini merupakan penelitian Desk Study yang memanfaatkan laporan ? laporan dan wawancara dalam metodologi pengumpulan data, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
