Evaluasi Kebijakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di RSUD Hanau Kabupaten Seruyan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Author
Nurwijaya, Agus
Subject
320.8 Local Government
Datestamp
2023-05-19 05:38:17
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Pegawai Penerimaan Perjanjian Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen ? dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan evaluasi kebijakan PPPK di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten seruyan yang pertama, pemerintah atau dinas terkait hendaknya mengevaluasi kembali bagaimana problem kebijakan dilapangan, dengan tolak ukur antara beban kerja dan upah yang diterima oleh tenaga PPPK. Kedua Menggugat Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 agar segera diaplikasikan. Dengan demikian Tenaga Honorer yang sudah memadai untuk menjadi PPPK segera dikontrak dan mendapatkan gaji dari APBD/APBN. Sehingga tidak membebani dana alokasi khusus dari rumah sakit hanau, karena masalah berakar pada kemampuan financial daerah. Ketiga Sistem merit yang diterapkan di dalam UU ASN ini membuka harapan baru untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja baik karena SDM yang berkualitas. Namun se-merit apapun sebuah sistem jika berhadapan dengan situasi yang tidak ideal maka pelaksanaannya akan sulit mencapai harapan. Kita tidak boleh melupakan bahwa teknik-teknik yang berhasil diterapkan Pemerintah harus dapat merespon dan peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan untuk dapat menarik orang-orang terbaik menjadi PPPK. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya SDM yang berkualitas yang mampu membuat kinerja birokrasi optimal sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik juga.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Evaluasi Kebijakan Pegawai Penerimaan Perjanjian Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten Seruyan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara, dan mengumpulkan dokumen ? dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan evaluasi kebijakan PPPK di Rumah Sakit Umum Daerah Hanau Kabupaten seruyan yang pertama, pemerintah atau dinas terkait hendaknya mengevaluasi kembali bagaimana problem kebijakan dilapangan, dengan tolak ukur antara beban kerja dan upah yang diterima oleh tenaga PPPK. Kedua Menggugat Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 agar segera diaplikasikan. Dengan demikian Tenaga Honorer yang sudah memadai untuk menjadi PPPK segera dikontrak dan mendapatkan gaji dari APBD/APBN. Sehingga tidak membebani dana alokasi khusus dari rumah sakit hanau, karena masalah berakar pada kemampuan financial daerah. Ketiga Sistem merit yang diterapkan di dalam UU ASN ini membuka harapan baru untuk mewujudkan birokrasi yang berkinerja baik karena SDM yang berkualitas. Namun se-merit apapun sebuah sistem jika berhadapan dengan situasi yang tidak ideal maka pelaksanaannya akan sulit mencapai harapan. Kita tidak boleh melupakan bahwa teknik-teknik yang berhasil diterapkan Pemerintah harus dapat merespon dan peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan untuk dapat menarik orang-orang terbaik menjadi PPPK. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya SDM yang berkualitas yang mampu membuat kinerja birokrasi optimal sehingga pembangunan dan pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik juga.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
