Kinerja Komisi Informasi sebagai Mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Palangka Raya
Author
Lilie Molyatie, 16.11.017179
Dina Fariza Tryani Syarif, M.Psi, 103048401
Dina Fariza Tryani Syarif, M.Psi, 103048401
Subject
354.7 Administration of Communications
Datestamp
2024-03-20 06:43:17
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini mengunakan teori yang di kemukakan oleh Dwiyanto, yaitu terdapat 5 Indikator Kinerja diantaranya : Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivilitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Sumber data terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dengan 2 orang pejabat dan 5 warga masyarakat di Kota Palangka Raya, sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen resmi Rencana Strategi tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal, yaitu tidak terealisasinya program sesuai dengan rencana, masih kurangnya keterbukaan informasi dari beberapa badan publik dan kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Komisi Informasi. Untuk itu peneliti menyarankan 1) menguatkan sistem kelembagaan, 2) memperbaiki kualitas pelayanan, 3) membenahi sarana dan prasarana kantor, dan 4) lebih tanggap dalam merumuskan program/rencana strategi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik 5) perlu memberikan sosialisasi berupa pelatihan kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 6) komisi informasi mampu mendapat kewenangan untuk mengelola anggaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini mengunakan teori yang di kemukakan oleh Dwiyanto, yaitu terdapat 5 Indikator Kinerja diantaranya : Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivilitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Peneliti ingin mendeskripsikan Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Akuntabilitas. Sumber data terdiri dari data primer yakni hasil wawancara dengan 2 orang pejabat dan 5 warga masyarakat di Kota Palangka Raya, sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen resmi Rencana Strategi tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Komisi Informasi sebagai mediator keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal, yaitu tidak terealisasinya program sesuai dengan rencana, masih kurangnya keterbukaan informasi dari beberapa badan publik dan kurangnya sosialisasi tentang keberadaan Komisi Informasi. Untuk itu peneliti menyarankan 1) menguatkan sistem kelembagaan, 2) memperbaiki kualitas pelayanan, 3) membenahi sarana dan prasarana kantor, dan 4) lebih tanggap dalam merumuskan program/rencana strategi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik 5) perlu memberikan sosialisasi berupa pelatihan kepada anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah 6) komisi informasi mampu mendapat kewenangan untuk mengelola anggaran.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
