STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM
PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK
MUARA JAKARTA UTARA
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Tangerang
Author
Andyni, Rahmawati
Ahmad, Chumaedy M.Si
Ahmad, Chumaedy M.Si
Subject
H Social Sciences (General)
Datestamp
2024-03-22 04:15:06
Abstract :
Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove tersebut. Penelitian tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara. Tujuan untuk: (1) Mengetahui Strategi yang bisa di terapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal. (2) mengetahui situasi fokus penelitian tambahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analilis data menggunakan teknik deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam mengelola dan melestarikan Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang menaruh perhatian besar pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan salah satu tantangan utama kehidupan manusia dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan data kunjungan tersebut dapat dilihat bahwa ekowisata mangrove Kapuk Muara tidak sesuai dengan karakteristik ekowisata, sedangkan, tujuan dari ekowisata sendiri adalah mengembangkan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkunganya. Namun, perubahan Kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, kerusakan infrastruktur seperti jembatan yang tidak layak digunakan sebagai akses jalan pengunjung dapat menganggu kenyamanan pengunjung , serta kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih banyak sampah yang berserakan atau terlihat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekowisata mangrove di kapuk muara. Pengembangan sarana prasarana obyek wisata mangrove kapuk muara selama ini masih terkendala dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, sebab pengeluaran dana anggaran pada setiap tahunnya masih mengalami penaikan dan penurunan. Diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengembangan obyek ekowisata mangrove kapuk muara jakarta utara yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya ketersediaan anggaran yang cukup maka pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara akan menjadi lebih optimal.
Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu hal yang penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove tersebut. Penelitian tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pelestarian Ekowisata Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara. Tujuan untuk: (1) Mengetahui Strategi yang bisa di terapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal. (2) mengetahui situasi fokus penelitian tambahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analilis data menggunakan teknik deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam mengelola dan melestarikan Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang menaruh perhatian besar pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan salah satu tantangan utama kehidupan manusia dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan data kunjungan tersebut dapat dilihat bahwa ekowisata mangrove Kapuk Muara tidak sesuai dengan karakteristik ekowisata, sedangkan, tujuan dari ekowisata sendiri adalah mengembangkan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkunganya. Namun, perubahan Kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, kerusakan infrastruktur seperti jembatan yang tidak layak digunakan sebagai akses jalan pengunjung dapat menganggu kenyamanan pengunjung , serta kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga masih banyak sampah yang berserakan atau terlihat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan ekowisata mangrove di kapuk muara. Pengembangan sarana prasarana obyek wisata mangrove kapuk muara selama ini masih terkendala dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, sebab pengeluaran dana anggaran pada setiap tahunnya masih mengalami penaikan dan penurunan. Diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pengembangan obyek ekowisata mangrove kapuk muara jakarta utara yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya ketersediaan anggaran yang cukup maka pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara akan menjadi lebih optimal.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
