Abstract :
Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang juga merupakan wahana pengembangan demokrasi ekonomi di Indonesia mempunyai peran penting dalam tata perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Koperasi dalam perkembangannya masih belum mampu menunjukkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki koperasi baik dalam bidang manajerial maupun bidang akuntansi.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia berperan serta dalam pengembangan koperasi. IAI telah menetapkan standar akuntansi untuk koperasi. Standar tersebut adalah PSAK No.27 (revisi 1998) tentang akuntansi perkoperasianyang berlaku efektif tanggal 1 Januari 1999. PSAK No. 27 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk koperasi dalam hal laporan keuangannya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Primer Koperasi Karyawan ?PRIMKOKAR? Perum Perhutani KPH Kedu Selatan Kabupaten Purworejo. Objek penelitiannya adalah laporan keuangan koperasi. Teknik analisis yang digunakan dengan membandingkan temuan yang diperoleh dengan PSAK No. 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PRIMKOKAR Perum Perhutani Kabupaten Purworejo belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 27 dalam penyusunan laporan keuangannya. PRIMKOKAR Perum Perhutani Purworejo hanya menyusun tiga laporan keuangan dari empat laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam PSAK No. 27. Keempat laporan keuangan yang seharusnya disusun adalah neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota. Dalam proses penyusunan dan penyajian laporan perhitungan hasil usaha PRIMKOKAR Perum Perhutani Purworejo sudah sesuai dengan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian karena pada laporan perhitungan hasil usaha tersebut sudah dilakukan pemisahan pendapatan yang berasal dari anggota dan non anggota. Akan tetapi PRIMKOKAR Perum Perhutani belum memisahkan beban usaha dengan beban perkoperasian dalam laporan perhitungan hasil usahanya.