Upaya Hukum Korporasi Sebagai Turut Menjadi Terpidana Dalam Perkara Manusia Alamiah
Total View This Week7
Total View This Week7
Institusion
Universitas Airlangga
Author
Pidel Kastro Hutapea
Subject
K5015.4-5350 Criminal law
Datestamp
2021-09-09 05:10:34
Abstract :
Judul tesis ini adalah Upaya Hukum Korporasi Sebagai Turut Menjadi Terpidana Dalam Perkara Manusia Alamiah. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis korporasi yang tidak didakwa dijatuhi pidana, dimana dari sejak pemeriksaan dari penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan di muka siding pengadilan, bahwa korporasi tidak pernah menjadi tersangka maupun tidak ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum dan upaya hokum korporasi sebagai terpidana dalam dakwaan manusia alamiah. Penelitian yang melandasi tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemidanaan terhadap korporasi memang belum diatur secara jelas dalam KUHP dan KUHAP, namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Diharapkan, dengan adanya ketentuan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam revisi KUHP dan KUHAP, untuk menjamin demi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk sementara waktu menunggu revisi KUHP dan KUHAP diundangkan, maka PERJA dan PERMA dapat dijadikan referensi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Judul tesis ini adalah Upaya Hukum Korporasi Sebagai Turut Menjadi Terpidana Dalam Perkara Manusia Alamiah. Tujuan penelitian tesis ini untuk menganalisis korporasi yang tidak didakwa dijatuhi pidana, dimana dari sejak pemeriksaan dari penyidikan, penuntuan dan pemeriksaan di muka siding pengadilan, bahwa korporasi tidak pernah menjadi tersangka maupun tidak ada dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan penuntut umum dan upaya hokum korporasi sebagai terpidana dalam dakwaan manusia alamiah. Penelitian yang melandasi tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pemidanaan terhadap korporasi memang belum diatur secara jelas dalam KUHP dan KUHAP, namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Diharapkan, dengan adanya ketentuan dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam revisi KUHP dan KUHAP, untuk menjamin demi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk sementara waktu menunggu revisi KUHP dan KUHAP diundangkan, maka PERJA dan PERMA dapat dijadikan referensi dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
